Rangkuman Etika Bisnis

TUGAS MID ETIKA BISNIS

DOSEN PENGAJAR : AHMAD RIFANI, SE.MM

Oleh : Muhammad Arfan Ariady  C1B114088
           Isa Anshari                         C1B114083
           Muhammad Irwan              C1B14038
           Khairunnissa                      C1B114086
           Tsana Nafisah Ridha          C1B114248


      FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
                      BANJARMASIN
                                2017



BAB I
ETIKA DAN BISNIS

HAKIKAT ETIKA BISNIS
1.      Etis adalah apa yang perasaan saya katakan benar.
2.      Etis adalah apa yang sesuai dengan kepercayaan religius saya
3.      Etis adalah apa yang sesuai menurut peraturan hukum
Menurut Kamus: Istilah Etika memiliki beragam makna yang berbeda, yaitu:
1.       Etika adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.
2.      Etika adalah Kajian Moralitas. (Meskipun etika berkaitan dengan moralitas namun etika bukan moralitas.
3.      Etika adalah penelaahan-baik aktivitas maupun hasil telaah itu sendiri, sedangkan moralitas adalah subyek)
Moralitas
Moralitas yaitu pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat.
Hakikat Standar Moral:
1.      Persoalan yang kita anggap akan merugikan secara serius atau benar-benar menguntungkan manusia
2.      Didasarkan pada penalaran yang bukan otoritas
3.      Melampaui kepentingan diri
4.      Didasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak
5.      Pelanggaran terhadap standar moral diasosiasikan dengan perasaan bersalah dan malu dan dengan kosa kata moral tertentu.
Etika
Secara umum Etika diartikan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika adalah standar moral yang bertujuan untuk melihat sejauh apakah standar moral yang diberikan (atau penilaian moral yang berdasarkan standar itu) lebih atau kurang benar?
Etika Bisnis secara khusus diartikan studi yang dikhususkan atau yang berkonsentrasi pada standar  moral, sebagaimana ditetapkan di dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis.
3 jenis masalah yang dipelajari dalam etika bisnis:
1.      Sistemik: sistem ekonomi, politik, hukum, dan sosial dimana bisnis beroperasi.
2.       Korporasi: kebijakan perusahaan, praktek, dan struktur organisasi
3.      Individu: moralitas keputusan, tindakan dan karakter individu dalam perusahaan.
Perusahaan Multinasional dan Etika Bisnis
Berdasarkan teori relativisme etis, diuraikan bahwa Masyarakat yang hidup ditempat yang berbeda memiliki keyakinan etis yang berbeda pula. Tidak ada cara yang rasional untuk menentukan apakah suatu tindakan secara moral benar atau salah, kecuali apakah orang dari masyarakat percaya apakah tindakan itu benar atau salah.
Teknologi dan Etika Bisnis
Dampak revolusioner dari suatu teknologi
1.      Revolusi agrikultur, pola yang mengandalkan hasil perburuan menjadi petani.
2.      Abad 18 revolusi industri, memperkenalkan mesin elektromekanikal dampaknya titik awal terjadi pencemaran lingkungan.
3.      Abad 20 teknologi informasi dampaknya memudahkan orang untuk mengakses data bahkan data yang privasi sekalipun.
PERKEMBANGAN MORAL DAN PENALARAN MORAL
Perkembangan Moral
Tiga Tingkatan Perkembangan Moral menurut Lawrence Kohlberg :
Level Satu: Tahap Prakonvensional
1.      Orientasi hukuman dan ketaatan
2.      Orientasi instrumen dan relativitas
Level Dua: Tahap Konvensional
1.      Orientasi kesesuaian interpersonal
2.      Orientasi hukum dan keteraturan
Level Tiga : Tahap Postkonvensional,Otonom atau Berprinsip
1.      Orientasi Kontrak Sosial
2.      Orientasi prinsip etis universal.
Penalaran Moral
Penalaran moral merupakan proses penalaran tentang perilaku, institusi, atau kebijakan disesuaikan dengan standar  moral yang ada apakah sesuai atau melanggar moral.
Struktur skematis tentang penalaran etis atau moral :
















penilaian moral atas kebenaran atau kesalahan kebijakan, institusi, dan perilaku



informasi faktual yang berkaitan dengan kebijakan instiutsi, atau tingkah laku yang dipertimbangkan penilaian moral





standar moral































Menganalisis Penalaran Moral
Kriteria untuk mengevaluasi Kelayakan Penalaran Moral: Logis, Akurat, dan Konsisten.
ARGUMEN YANG MENDUKUNG DAN YANG MENENTANG ETIKA BISNIS
3 Keberatan atas Penerapan Etika ke dalam Bisnis:
1.      Keberatan atas standar etis yang harus diterapkan dalam organisasi bisnis.
2.      Manajer yang loyal sebaiknya melayani pemilik perusahaan dengan cara apaun tanpa harus perduli apakah sesuaietika/tidak.
3.      Dalam bisnis yang dikatakan etis adalah sepanjang tidak melanggar hukum, walau dikatakan melanggar norma.
TANGGUNG JAWAB DAN KESALAHAN MORAL
Tanggung Jawab Korporasi
Tindakan yang diambil berdasarkan keputusan bersama merupakan tanggungjawab moral Korporasi.

Kasus:



PT. MEGASARI MAKMUR
Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia.
Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT


BAB 2
PRINSIP-PRINSIP ETIS DALAM BISNIS
Utilitarianisme
Utilitarianisme merupakan semua pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya yang dibebankan pada masyarakat.
Utilitarianisme Tradisional
Prinsip Utilitarian, Jeremy Bentham (1748-1832)
Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas sosial yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan.
Masalah Pengukuran
Hambatan yang dihadapi saat menilai utilitas seperti:
1.      Bagaimana nilai utilitas dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang yang berbeda dapat diukur dan perbandingkan.
2.      Biaya dan keuntungan tampak sulit dinilai.
3.      Banyaknya keuntungan dan biaya dari suatu tindakan tidak dapat diprediksi, maka penilaian tidak dapat dilakukan dengan baik.
4.      Masih belum jelas apa yang bisa dihitung sebagai keuntungan dan yang dihitung sebagai biaya.
Masalah Hak dan Keadilan
Teori rule-utilitarian memiliki 2 prinsip yaitu:
1.      Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar.
2.      Sebuah peraturan moral dikatakan benar jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya; jika semua orang yang mengikuti peraturan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang diperoleh; jika semua orang yang mengikuti peraturan moral alternatif lainnya.
Konsep Hak
Hak moral memiliki 3 karakteristik penting yang memberikan fungsi pemungkinan dan pelindungan antara lain:
1.      Hak moral erat kaitannya dengan kewajiban.
2.      Hak moral memberikan otonomi dan kesetaraan bagi individu dalam mencari kepentingan mereka.
3.      Hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan seseorang dan untuk melindungi orang lain.
Hak Negatif dan Positif
Hak negatif dapat digambarkan dari fakta bahwa hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut.
Hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negatif namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari kepentingannya.
Hak dan Kewajiban Kontraktual
Hak dan kewajiban kontraktual merupakan hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain.
Dasar Hak Moral
Teori Kant didasarkan pada prinsip moral yang ia sebut perintah kategoris, dan yang mewajibkan semua orang diperlakukan sebagai makhluk yang bebas dan sederajat dengan yang lain. Rumusan perintah kategoris Kant mencakup 2 kriteria dalam menentukan apa yang benar dan salah secara moral yaitu Universalisabilitas dan Reversibilitas.
Masalah pada Pandangan Kant
1.      Teori Kant tidak cukup tepat untuk bisa selalu bermanfaat.
2.      Batasan hak dan bagaimana hak tersebut diseimbangkan dengan hak yang berkonflik lainnya.
3.      Kriteria universalisabilitas dan reversibilitas.
Keadilan dan Kesamaan
Masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kewajiban:
1.      Keadilan distributif, berkatian dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat.
2.      Keadilan retributif, mengacu pada pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
3.      Keadilan kompensasir, berkaitan dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seseorang atas kerugian yang meraka alami akibat perubahan orang lain.
KEADILAN DISTRIBUTIF
1.      Keadilan Sebagai Kesamaan: Egalitarian
2.      Keadilan berdasarkan kontribusi: Keadilan Kapitalis
3.      Keadilan Berdasarkan Kebutuhan Dan Kemampuan : Sosialisme
4.      Keadilan Sebagai Kebebasan: Lebertanisme
5.      Keadilan sebagai Kewajaran: Rawls
Etika Memberi Perhatian
1.      Parsialitas dan Perhatian
2.      Hambatan dalam Etika Perhatian
Etika Memberi Perhatian
1.      Parsialitas dan Perhatian
2.      Hambatan dalam Etika Perhatian
3.      Memadukan Utilitas, Hak, Keadilan dan Perhatian.
4.      Prinsip Moral : Etika Kebaikan
5.      Sifat Kebaikan
6.      Kebaikan Moral
7.      Kebaikan, Tindakan dan Institusi
8.      Kebaikan dan Prinsip
9.      Moralitas dalam Konteks Internasional.




BAB 3
SISTEM BISNIS
Ideologi
Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki oleh para anggota kelompok sosial tertentu, sedangkan ideologi bisnis adalah sistem keyakinan normatif atas masalah-masalah di dalam bisnis khususnya yang diyakini oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu, misalnya para manajer.
Ideologi bisnis ini punya arti penting, ideologi bisnis seseorang kerap kali menentukan keputusan bisnis yang dibuatnya, melalui keputusan ini, ideologi memengaruhi perilakunya.

Sistem Pasar vs Sistem Perintah
Pasar bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dasar ynag dihadapi semua masyarakat: mengkoordinasi berbagai aktivitas ekonomi dari para anggota masyarakat. Dalam sistem perintah, satu otoritas (seseorang atau komisi) membuat keputusan tentang apa yang akan diproduksi, siapa yang akan memproduksi, dan siapa yang akan mendapatkannya. Dalam sistem pasar bebas, semua perusahaan yang masing-masing dimiliki oleh individu yang berbeda dan mencari keuntungan dengan cara yang berbeda membuat keputusan atas apa yang mereka produksi dan bagaimana memproduksinya.

Pasar Bebas dan Hak: John Locke
John Locke (1632-1704), seorang filsuf politik Inggris, dianggap sebagai pengembang gagasan bahwa manusia memilki “hak alami” atas kebebasan dan “hak alami” atas properti pribadi. Menurut Locke, hukum alam “mengajarkan” setiap manusia bahwa dia memiliki hak atas kebebasan. Meskipun Locke tidak secara eksplisit menggunakan teori hak alami untuk mendukung sistem pasar bebas, namun sejumlah penulis abad ke-20 menggunakan teorinya untuk tujuan tersebut. Pandangan Lokce tentang hak atas properti pribadi memiliki pengaruh signifikan pada institusi Amerika atas properti.

Kritik atas Hak Locke
Para kritikus atas pandangan Locke tentang pasar bebas memfokuskan argumen mereka pada 4 kelemahan utama pandangan Locke:
1.        Asumsi bahwa individu memiliki “hak alami” seperti yang dinyatakan Locke
2.        Konflik antara hak negatif dan hak positif
3.        Konflik antara hak menurut Locke dengan prinsip-prinsip keadilan
4.        Asumsi individualistik yang dibuat Locke serta konfliknya dengan kewajiban untuk memberikan perhatian.

Utilitas Pasar Bebas: Adam Smith
Adam Smith (1723-1790), sang “bapak ekonomi modern” adalah pencetus argumen utilitarian pasar bebas. Menurut Smith, saat individu dibiarkan bebas mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas, mereka akan diarahkan menuju kesejahteraan publik oleh sebuah “tangan tak terlihat”. Smith juga mengatakan bahwa sistem pasar kompetitif mengalokasikan sumber daya secara efisien di antara berbagai industri dalam sebuah masyarakat. Adam Smith mengasumsikan bahwa suatu masyarakat yang memiliki sistem pasar bebas berarti juga memiliki sistem properti pribadi.
Kritik terhadap Adam Smith
Para kritikus argumen utilitarian Adam smith tentang pasar bebas dan properti pribadi dan menyatakan pendapat mereka dalam berbagai cara. Kritik paling umum adalah argumen utilitarian tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak realistis. Argumen Smith, pertama, mengasumsikan bahwa kekuatan-kekuatan impersonal persediaan dan permintaan akan mendorong turunnya harga sampai pada tingkat paling rendah karena penjual sangat banyak dan masing-masing usaha bisnis ukurannya sedemikian kecil sehingga tidak ada satupun penjual yang mampu mengendalikan harga sebuah produk.
Kedua, menurut para kritikus, argumen-argumen Smith mengasumsikan bahwa semua sumber daya yang digunakan untuk memproduksi sesuatu akan dibayar oleh produsen dan bahwa produsen akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan.
Ketiga, kata para kritikus, analisis Smith salah mengasumsikan bahwa manusia hanya tertmotivasi oleh keinginan “alami” untuk mendapatkan keuntungan.

Kritik Keynes
Keynes menyatakan bahwa permintaan total atas barang dan jas adalah permintaaan dari tiga sektor ekonomi: rumah tangga, bisnis, dan pemerintah. Pemerintah mampu mempengaruhi kecenderungan untuk menabung atau menghemat, yang dalam hal ini menurunkan permintaan dan menciptkan pengangguran. Kedua, pemerintah dapat mempengaruhi secara langsung jumlah yang bisa diperoleh rumah tangga dengan menaikkan atau menurunkan pajak. Ketiga, pengeluaran pemerintah bisa menutup perbedaan antara jumlah permintaan dan jumlah persediaan dengan meningkatkan permintaan dari rumah tangga dan bisnis (dan secara tidak sengaja menciptakan inflasi). Dengan demikian, berkebalikan dengan pandangan Smith, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi merupakan instrumen yang diperlukan untuk memaksimalkan utilitas masyarakat.

Utilitas Survival of the Fittest: Darwinisme Sosial
Doktrin Darwinisme sosial dibentuk dari Charles Darwin (1809-1882), yang menyatakan bahwa berbagai spesies makluk hidup berkembang akibat proses lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup makluk hidup tertentu dan menghancurkan ynag lain. Individu-individu yang agresif dalam bisnis sehingga memungkinkan mereka berhasil dalam dunia persaingan bisnis adalah “yang terkuat” dan otomatis juga ynag terbaik.

Kritik Marx
Karl Marx (1818-1883) tidak diragukan lagi merupakan kritikus paling keras dan paling berpengaruh terhadap kesenjangan yang diperkirakan terbentuk dari sistem properti pribadi dan pasar bebas. Marx mengklaim bahwa contoh-contoh eksploitasi terhadap para pekerja ini hanyalah gejala dari ketidakadilan besar yang diciptakan kapitalisme.

Pengasingan
Menurut Marx, ekonomi kapitalis menghasilkan 4 bentuk “pengasingan” pekerja atau 4 bentuk pemisahan dari apa yang seharusnya menjadi milik mereka.
1.        Masyarakat kapitalis memberikan penguasaan atas hasil usaha para pekerja pada orang lain.
2.        Kapitalisme mengasingkan pekerja dari aktivitasnya sendiri.
3.        Kapitalisme menghasilkan orang-orang dari diri mereka sendiri dengan menanamkan pandangan keliru atas apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan.
4.        Masyarakat kapitalis mengasingkan manusia satu sama lain dengan memisahkan mereka ke dalam kelas-kelas sosial yang bertentangan dan tidak sederajat serta menghancurkan komunitas dan hubungan perhatian.

Fungsi Pemerintah
Fungsi pemerintah sesungguhnya seperti dalam sejarah, menurut Marx adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelas penguasa. Menurut Marx semua masyarakat dapat di analisis dalam kaitannya dengan 2 komponen utamanya : substruktur ekonomi dan superstruktur sosial.
Marx menamakan kontrol sosial yang digunakan dalam memproduksi barang (atau dengan kata lain control sosial di mana masyarakat mengatur dan mengendalaikan para pekerja) sebagai hubungan produksi.

Pemiskinan Pekerja
Mark juga mengklaim bahwa sejauh produksi dalam perekonomian modern tidak direncanakan, namun dibiarkan bergantung pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas, maka hasilnya tidak akan lebih dari serangkaian bencana yang seumanya cenderung merugikan kelas pekerja.

Tanggapan
1.      Para pendukung sistem pasar bebas pada umumnya menjawab kritik bahwa pasar bebas menciptakan ketidakadilan dengan menjawab: kritik tersebut salah mengasumsikan tentang keadilan yang hanya berarti kesamaan atau distribusi menurut kebutuhan.
2.      Bahwa keadilan dapat diberi satu arti yang jelas, namun arti tersebut harus mendukung pasar bebas. Keadilan sesungguhnya berarti distribusi berdasarkan kontribusi (sumbangan).
3.      Terhadap kritikan yang menyatakan bahwa pasar bebas menciptakan perbedaan yang tidak adil adalah, meskipun perbedaan semacam ini mungkin selalu ada dalam sistem kepemilikan pribadi dan pasar bebas, namun keuntungan-keuntungan yang diberikan pasar bebas dan kepemilikan pribadi jauh lebih penting.
  
Kesimpulan: Ekonomi Campuran
Perpaduan antara peraturan pemerintah, pasar bebas parsial dan kepemilikan pribadi terbatas adalah apa yang umumnya yang disebut ekonomi campuran. Pada dasarnya, ekonomi campuran mempertahankan sistem pasar dan kepemilikan pribadi namun sekaligus bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya.
Untung rugi penerapan kebijakan ekonomi campuran juga tetap menjadi bahan perdebatan yang berlangsung seputar konsep pasar bebas, kepemilikan pribadi dan intervensi pemerintah, semenjak tahun 1980-an, perdebatan ini lebih difokuskan pada krisis produktifitas yang masih dialami Amerika saat bersaing dengan negara-negara lain di pasar global

Sistem Properti dan Teknologi Baru
Pihak-pihak yang menggunakan pandangan Locke atau utilitarian menyatakan bahwa properti intelektual haruslah dipe  perlakukan seperti properti pribadi. Pihak-pihak yang mengajukan pandangan sosialis atau Mark yang mendukung kepemilikan kolektif atas properti intelektual mnegklaim bahwa kreativitas intelektual tidak memerlukan insentif finansial ataupun sistem properti pribadi.

Akhir Marxisme
Dengan berakhirnya komunisme, tidak ada lagi “kemajuan” menuju sistem ekonomi yang lebih baik, atau lebih sempurna: Seluruh dunia sekarang setuju bahwa sitem terbaik adalah kapitalisme. Namun reformasi komunis tidak menunjukkan “penghapusan sama sekali” atas pandangan-pandangan Mark ataupun sosialisme. Para pengikut Smith dan Locke terus bersikeras bahwa tingkat intervensi pemerintah yang ditolerir sistem ekonomi campuran lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan.



BAB 4
ETIKA DAN PASAR
Persaingan Sempurna
Karakteristik pasar bebas persiangan sempurna:
1.      Jumlah pembeli dan penjual relatif banyak
2.      Semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar.
3.      Setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainya.
4.       Barang-barang yang dijual di pasar sangat mirip satu sama lain.
5.      Biaya dan keuntungan memproduksi sepenuhnya ditanggung pihak-pihak ynag membeli dan menjual barang-barang tersebut, bukan oleh pihak lain.
6.      Semua pembeli dan penjual adalah ‘pemaksimal’ utilitas.
7.      Tidak ada pihak luar yang mengatur harga, kuantitas atau kualitas dari barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar.
Kesetimbangan dalam Pasar Kompetitif Sempurna
Kurva permintaan adalah sebuah garis yang menunjukkan jumlah paling besar yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah unit produk saat membeli dalam jumlah berbeda untuk produk-produk tersebut. Kurva persediaan menunjukkan seberapa besar biaya yang dibebankan produsen untuk menutup biaya produksi atas barang dalam jumlah tertentu.
Etika dan Pasar Kompetitif Sempurna
Pasar dikatakan mampu mencapai tiga nilai moral utama: (a) mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil (dalam artian adil tertentu); (b) memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna, dan (c) mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas.
Persaingan Monopoli
Persaingan Monopoli: Keadilan, Utilitas, dan Hak
Pasar monopoli adalah pasar yang menyimpang dari tujuan-tujuan keadilan kapitalis, utilitas ekonomi, dan hak-hak negatif. Pasar monopoli tidak membentuk kesetimbangan, tidak memaksimalkan efisiensi, dan tidak menghormati hak-hak kebebasan. 
Persaingan Oligopolistik
Dalam pasar oligopoli tidak banyak penjual, yang ada hanya beberapa penjual besar dan penjual baru sulit memasuki indutri tersebut. Pasar oligopoli didominasi beberapa perusahaan besar sehingga dikatakan  pasar yang sangat terkonsentrasi. Hal ini mengakibatkan sangat mudah bagi para manajer dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk memadukan kekuatan dan bertindak sebagai satu kesatuan.
Perjanjian Eksplisit
Tindakan-tindakan tidak etis dalam pasar oligopoli melalui perjanjian eksplisit:
1.      Penetapan harga
2.      Manipulasi persediaan
3.      Perjanjian eksklusif.
4.      Perjanjian mengikat
5.      Perjanjian penetapan harga eceran.
6.      Diskriminasi harga
Perjanjian Tersembunyi
Untuk mengkoordinasi harga, sejumlah industri oligopoli secara tidak resmi mengakui salah satu perusahaan sebagai “penentu harga”. Selanjutnya, masing-masing perusahaan secara diam-diam menetapkan harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaaan “penentu harga” tersebut, dengan mengetahui bahwa semua perusahaan lain juga akan melakukan hal yang sama.
Suap
Apabila dilakukan untuk mengamankan penujalan produk, suap politik juga bisa menimbulkan gangguan ekonomi dalam operasi pasar. Apabila suap digunakan untuk mengamankan pembelian suatu komoditas, pengaruh utamanya adalah turunnya persaingan pasar. Jika perusahaan yang melakukan suap berhasil mencegah masuknya pesaing lain dalam pasar pemerintah, maka ada kemungkinan perusahaan terlibat dalam tindakan-tindakan yang menjadi karakteristik  monopoli.
Oligopoli dan Kebijkan Publik
Pandangan Tidak Melakukan Apa-apa
Sejumlah ekonom menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan tentang kekuasaan ekonomi yang dimiliki perusahaan-perusahaan oligopoli. Sebagian menyatakan bahwa kekuasaan perusahaan oligopoli sebenarnya tidak sebesar yang terlihat.
Pandangan Antimonopoli
Harga dan keuntungan dalam industri-industri yang terkonsentrasi memang cenderung lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya. Pemecahnya adalah dengan menetapkan kembali tekanan-tekanan kompetitif dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan divestasi dan memecahnya ke dalam beberapa perusahaan kecil.
Pandangan Regulasi
Perusahaan-perusahaan oligopoli tidak perlu dipecah karena ukuran yang besar memberikan akibat-akibat yang menguntungkan dan keuntungan ini akan hilang apabila mereka dipecah. Konsentrasi memberikan kekuatan ekonomi pada perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan terlibat dalam perilaku-perilaku yang bukan merupakan kepentingan publik.



STUDI KASUS ETIKA DAN PASAR PT INDOMIE DI TAIWAN

Akhir-akhir ini makin banyak dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis terutama menjelang mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas diberi kebebasan luas kepada pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Disini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar.
Dalam persaingan antar perusahaan terutama perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan sering kali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Apalagi persaingan yang akan dibahas adalah persaingan produk impor dari Indonesia yang ada di Taiwan. Karena harga yang lebih murah serta kualitas yang tidak kalah dari produk-produk lainnya.
Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran.  Di Hongkong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie.
Kasus Indomie kini mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah. “Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis ini,” kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di  Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadai, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie.
A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%.Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.
Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara berbeda maka timbulah kasus Indomie ini.
 



BAB 5

ETIKA DAN LINGKUNGAN
Dimensi Polusi dan Penyusutan Sumber Daya
Ancaman lingkungan berasal dari dua sumber: polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh pembutan atau penggunaan komoditas. Penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbats atau langka.
Etika Pengendalian Polusi
Lembaga bisnis mengabaikan akibat kegiatan mereka terhadap lingkungan sebab:
1.      Para pelaku bisnis menganggap udara dan air itu barang gratis.
2.      Bisnis melihat lingkungan sebagai barang tak terbatas.
Etika Ekologi
Etika ekologi adalah sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa, karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. Paul Taylor “sifat karakter secara moral adalah baik ketika mengekspresikan atau mewujudkan sikap moral dasar, yang saya sebut sebagi penghargaan terhadap alam”.  Pengahragaan alam didasarkan pada fakta bahwa masing-masing makhluk hidup berusaha mencari yang baik bagi dirinya dan demikian pula sebuah “pusat teleologi kehidupan”.
Hak Lingkungan dan Pembatasan Mutlak
William T. Blackstone menyatakan bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan, namun merupakan hak bagi setiap manusia. Undang-undang federal menetapkan batasan-batasan atas hak properti pada para pemilik perusahaan. Masalah utama dari pandangan Blackstone adalah pandangan ini gagal memberikan petunjuk tentang sejumlah pilihan yang cukup berat mengenai lingkungan.
Utilitarianisme dan Pengendalian Parsial
Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat.
Biaya Pribadi dan Biaya Sosial
Polusi membebankan biaya eksternal, dan hal ini selanjutnya berarti biaya-biaya produksi (biaya pribadi atau internal) lebih kecil dibandingkan biaya sosial. Akibatnya, pasar tidak menetapkan disiplin potimal pada produsen, dan hasilnya adalah penurunan utilitas sosial. Jadi, polusi lingkungan merupakan suatu pelanggaran atas prinsip-prinsip utilitarian yang merupkan dasar sistem pasar.
Penyelesaian: Tugas-Tugas Perusahaan
Penyelesaian untuk masalah biaya-biaya eksternal, menurut argumen utilitarian yang disebutkan sebelumnya, adalah dengan memasukkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungan atau dengan kata lain, biaya-biaya ini ditanggung oleh produsen dan diperhitungkan untuk menentukan harga komoditas mereka.
Keadilan
Cara utilitarian menangani polusi (dengan menginternalisasikan biaya) tampak konsisten dengan persyaratan keadilan distributif sejauh keadilan distributif tersebut mendukung kesamaan hak. Para pengamat mencatat bahwa polusi sering berpengaruh terhadap meningkatnya ketidakadilan. Internalisasi biaya eksternal juga terlihat konsiten dengan persyaratan keadilan retributif dan kompensatif. 
Biaya dan Keuntungan
Thomas Klein memberikan ringkasan prosedur analisis biaya-keuntungan sebagai berikut:
1.      Mengidentifikasi biaya dan keuntungan
2.      Megevaluasi biaya dan keuntungan
3.      Menambahakan biaya dan keuntungan
Ekologi  Sosial, Ekofeminisme, dan Kewajiban untuk Memelihara
Ekologi sosial menyatakan bahwa apabila pola-pola hierarki dan dominasi sosial belum berubah , maka kita tidak akan bisa menghadapi krisis lingkungan.
Kaum ekofeminis meyakini bahwa meskipun konsep utilitarianisme, hak, dan keadilan memiliki peran terbatas dalam etika lingkungan, namun etika lingkungan yang baik harus memperhitungkan perspektif-perspektif etika memberi perhatian.
Etika Konservasi Sumber Daya yang Bisa Habis
Konservatisme mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Jadi, konservatisme sebagian besar mengacu pada masa depan: kebutuhan untuk membatasi konsumsi saat ini agar cukup untuk besok. Pengendalian polusi merupakan salah satu bentuk konservatisme.
Hak Generasi Mendatang
Tindakan menghabiskan sumber daya berarti mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik generasi mendatang dan melanggar hak-hak mereka atas sumber daya tersebut, namun sejumlah penulis menyatakn bahwa salah bila kita berpikir generasi mendatang juga punya hak.
Keadilan bagi Generasi Mendatang
John Rowls: meskipun tidak adil bila memberikan beban yang berat bagi generasi sekarang demi generasi mendatang, namun juga tidak adil bila generasi sekarang tidak meninggalkan apa-apa sama sekali bagi generasi mendatang.
Pertumbuhan Ekonomi
Sejumlah penulis menyatakan bahwa jika kita menghemat sumber daya alam yang langka  agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu mengubah sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekan usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kasus    :
Pembakaran Limbah Medis RSUD Bangli

Dunia medis biasanya identik dengan lingkungan yang bersih dan jauh dari pencemaran  atau polusi. Tetapi bagaimana apabila pencemaran tersebut justru dilakukan sendiri oleh pihak medis. Kasus inilah yang terjadi di daerah bangli, dimana pembakaran limbah medis yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah bangli berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Kepulan asap hitam dan disusul dengan  debu yang berjatuhan di areal pemukiman  membuat masyarakat terkadang mengunci putra-putri mereka di kamar agar tidak menghirup asap atau pun debu yang berjatuhan akibat adanya pembakaran limbah. (www.balipost.co.id, 04 juli 2012).
Mesin incinerator yang digunakan untuk melakukan pembakaran jaraknya juga sangat dekat dengan pemukiman warga sekitar 3 meter dan bau yang ditimbulkan oleh asap dan debu hasil pembakaran sangatlah menyengat sehingga warga tidak dapat melakukan aktivitas di pekarangan/halaman rumah serta tidak jarang pula debu-debu hasil pembakaran yang berupa gumpalan-gumpalan hitam mengotori lingkungan termasuk jemuran warga.
PEMBAHASAN :
            Dalam kasus pembakaran limbah, RSUD Bangli telah melakukan pelanggaran etika terhadap lingkungan. Dimana mereka melakukan tindakan yang merugikan lingkungan atau pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh kepulan asap dari hasil pembakaran limbah atau sering disebut pencemaran udara. Padahal pihak rumah sakit sendiri seharusnya mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan oleh limbah medis. Limbah medis termasuk salah satu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).  Menurut UU No. 32 Tahun 2009 pada Bab I, Limbah Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta  kelangsungan hidup  manusia dan makhluk lain. Dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara akibat limbah B3 dapat berakibat fatal bagi kesehatan maupun tanaman. Pencemaran udara terhadap tingkat kesehatan dapat mengakibatkan terganggunya saluran pernafasan ataupun iritasi terhadap bagian tubuh, hal tersebut yang menjadi kekhawatiran atau teror bagi warga bangli apabila kegiatan tersebut terus berlangsung tanpa adanya perbaikan dari pihak rumah sakit, karena sampai kasus ini dilaporkan belum ada tanda-tanda atau itikad baik dari pihak rumah sakit untuk menyelesaikan permasalahan ini.
            Dalam hal ini pihak rumah sakit tidak menjalankan AMDAL (Analisis Mengnenai dampak lingkungan). Terdapat beberapa kriteria dalam analisis dampak lingkungan ( AMDAL ) diantaranya dalam UU No. 32 Tahun 2009  :
a.       Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
b.      Luas wilayah penyebaran dampak.
c.       Intensitas dan lamanya dampak tersebut berlangsung.
Dapat dilihat dari penjelasan AMDAL diatas, pihak rumah sakit mengabaikan dampak-dampak yang terjadi dari pembakaran limbah rumah sakit sehingga mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan oleh kegiatan pembakaran limbah yakni masyarakat sekitar. Luas penyebaran dampak dari pembakaran juga tidak diperhitungkan dengan baik dimana pihak rumah sakit meletakkan mesin pembakar yang jaraknya sangat dekat dengan pemukiman. Dari pihak rumah sakit juga tidak merespon pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap pencemaran pembakaran limbah. Hal itu juga ditegaskan salah seorang warga yang juga mantan pejabat dinas PU Bangli, bernama Sang Nyoman Yasa yang mengatakan “ Pencemaran lingkungan yang terjadi sudah sangat parah, kami telah menjadi korban. Sementara mereka tidak peduli dengan kami”. Hal tersebut membuat pencemaran limbah medis yang terjadi di Bangli semakin berlarut-larut.
Apabila dilihat dari pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjalankan tanggungjawab lingkungan hidup, pihak rumah sakit tidak melaksanakan pemikiran-pemikiran tersebut, yang diantaranya:
Ø  Teori hak atas lingkungan. Menurut Blackstone, setiap manusia berhak atas lingkungan bekualitas yang memungkinkan dia untuk hidup dengan baik (sutrisna:2010). Akibat dari limbah medis tersebut warga sekitar rumah sakit sudah kehilangan hak-nya atas lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi, karena setiap kegiatan pembakaran limbah mereka harus waspada akan asap hitam yang diakibtkan oleh pembakaran limbah. Hal ini tentu saja sangat membuat warga sekitar merasa sangat tidak nyaman.
Ø   Teori Deontology. Teori ini menilai tindakan baik atau buruknya berdasarkan aturan-aturan, prosedur dan kewajiban (sutrisna:2010). Tentunya pihak rumah sakit sudah melanggar teori ini, dimana pihak rumah sakit tidak menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
Ø  Utilitarianisme. Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari kerusakan lingkungan karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat (sutrisna:2010), tetapi justru pihak rumah sakit memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dengan asap hasil dari pembakaran sampah medis tersebut.
Ø  Keadilan. Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan kelangkaan oleh karena itu, harus dibagi secara adil agar nantinya dapat dinikmati oleh generasi mendatang.(sutrisna:2010)  
Pendekatan-pendekatan diatas dikutip dari:Dewi Sutrisna.Etika Bisnis.2010.Udayana University Press.Denpasar
Peran pemerintah disini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri saja atau pun hanya mengandalkan atas peraturan yang telah berlaku tetapi pemerintah juga harus turun secara langsung baik sebagai pihak ketiga atau pihak yang memfasilitasi antara masyarakat sekitar dengan pihak rumah sakit, karena peraturan atau UU yang di buat oleh pemerintah belum tentu berjalan secara efisien susuai dengan isi peraturan atau Undang-undang secara tertulis, dimana terkadang terdapat perbedaan antara keadaan di lapangan yang sesungguhnya dengan keadaan dalam peraturan yang tertulis. Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam penyelesaian kasus ini, kesadaran dari pihak rumah sakit juga sangat diperlukan. Sebaiknya pihak rumah sakit memindahkan letak mesin incinerator sehingga dapat meminimalkan dampak yang terjadi akibat pencemaran dan pihak rumah sakit juga dapat bekerja sama dengan badan lingkungan hidup dalam mengelola maupun mengawasi sehingga mengurangi dampak terjadinya pencemaraan.


 
BAB 6
ETIKA PRODUKSI DAN PEMASARAN KONSUMEN
Selain sebagai sumber informasi, iklan juga memberikan indikasi yang jarang benar tentang fungsi dasar sebuah produk dan kadang terlalu membesar-besarkan keunggulannya.
Pasar dan Perlindungan Konsumen
Keamanan konsumen dilihat sebagai produk paling efisien bila disediakan melalui mekanisme pasar bebas di mana penjual memberikan tanggapan terhadap permintaan konsumen.
Pasar menjamin bahwa produsen memberikan tanggapan secara memadai terhadap keinginan konsumen untuk memperoleh keamanan.
Pandangan Kontrak Kewajiban Produsen Terhadap Konsumen
Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual.
Kewajiban untuk Mematuhi
Kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya.
Pihak penjual berkewajiban memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk yang dijual.
Kewajiban untuk Mengungkapkan
Penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya.
Kewajiban untuk Tidak Memberikan Gambaran yang Salah
Misrepresentasi bersifat koersif : seseorang yang dengan sengaja memberikan penjelasan yang salah pada orang lain agar orang tersebut melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya, bukan seperti yang diinginkan orang itu sendiri apabila dia mengetahui yang sebenarnya.
Kewajiban untuk Tidak Memaksa
Penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya, tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas.
 Kelemahan Teori Kontraktual
1.       Mengasumsikan bahwa perusahaan melakukan perjanjian secara langsung dengan konsumen.
2.       Fokus pada faakta bahwa sebuah kontrak sama dnegan pedang bermata dua.
3.       Mengkritik asumsi bahwa pembeli dan penjual adalah sama dalam perjanjian penjualan.
Teori Due Care
Karena konsumen harus bergantung pada keahlian produsen, maka produsen tidak hanya berkewajiban untuk memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati untuk mencegah agar orang lain tidak terluka oleh produk tersebut sekalipun perusahaan secara eksplisit menolak pertanggungjawaban seperti ini dan pembeli menerima penolakan tersebut.
Tugas untuk Memberikan Perhatian
Tanggungjawab yang diberikan teori due care pada produsen: desain (tidak mengandung bahaya, dilengkapi pengaman, dan bahan baku memadai), produksi (pengawasan proses pemanufakturan, mengidentifikasi kelemahan,dll), dan informasi (label dan peringatan).
Kelemahan Teori Due Care
1.      Tidak ada metode yang jelas untuk menentukan kapan produsen telah memberikan perhatian yang memadai.
2.      Mengasumsikan bahwa produsen mampu menemukan risiko-risiko yang muncul dalam penggunaan sebuah produk sebelum konsumen membeli dan menggunakannya.
3.      Parternalistik: produsen adalah pihak yang mengambil keputusan-keputusan penting bagi konsumen.
Pandangan Biaya Sosial tentang Kewajiban Perusahaan
Perusahaan harus membayar biaya kerugian yang diakibatkan oleh semua kerusakan atau cacat produk, sekalipun perusahaan telah memberikan semua perhatian dan dalam proses pembuatannya telah mengambil langkah untuk memperingatan konsumen tentang kemungkinan bahayanya.
Masalah dengan Pandangan Biaya Sosial
1.      Pandangan ini tidak adil karena melanggar norma-norma keadilan kompensatif.
2.      Membebankan semua biaya kerugian pada perusahaan.
3.      Beban finansial yang diberikan pada pihak perusahaan dan asuransi.
Etika Iklan
Iklan komersial didefinisikan sebagai salah satu bentuk informasi dan yang memasang iklan adalah yang memberi informasi. Fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen.
Pengaruh Sosial Iklan
Secara psikologis iklan menurunkan citarasa manusia, merupakan pemborosan sumber daya, dan menciptakan monopoli.
Pembentukan Keinginan dalam Diri Konsumen
Iklan bersifat manupulatif yaitu dimaksudkan untuk menciptakan keinginan dalam diri konsumen untuk tujuan penyerapan output industri.
Pengaruh pada Keyakinan Konsumen
Karena iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi, maka iklan bisa dipercaya atau tidak.
Privasi Kosumen
Hak privasi didefinisikan sebagai hak seseorang untuk memutuskan apa, pada siapa, dan berapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkapkan pada pihak lain.

Kasus :

Pelanggaran Etika Pemasaran dan Etika Produksi yang dilakukan oleh Produk HIT di Indonesia
Produk HIT dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita… Tetapi, ternyata murahnya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen HIT.
Telah ditemukan zat kimia berbahaya di dalam kandungan kimia HIT yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya, yaitu Propoxur dan Diklorvos. 2 zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan Diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal 2004 (sumber : Republika Online). Hal itu membuat kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Produsen masih dapat menciptakan produk baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa inspeksi pemerintah.
Jika dilihat menurut UUD, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu :
  1. Pasal 4, hak konsumen adalah :
Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”
Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”
PT Megarsari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT.
  1. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :
Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
PT Megarsari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, dimana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi.
  1. Pasal 8
Ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”
PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.
  1. Pasal 19 :
Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”
Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen
Komentar dan saran mengenai artikel diatas :
  1. Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, Namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak di lakukan secara sungguh –sungguh karena produk tersebut masih ada dipasaran.
Pelanggaran Prinsip Etika Pemasaran yang dilakukan oleh PT. Megarsari Makmur yaitu Prinsip Kejujuran dimana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak memberi tahu penggunaan dari produk tersebut yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki /digunakan ruangan tersebut.
Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.
sumber : http://adey-am20.blogspot.com/2010/11/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html
http://hanirachmawan173.blogspot.co.id/2014/03/kasus-pelanggaran-etika-pemasaran-dan.html




BAB 7
ETIKA DISKRIMINASI PEKERJAAN
Sifat Diskriminasi Pekerjaan
Diskriminasi tenaga kerja berarti membuat keputusan (atau serangkaian keputusan) yang merugikan pegawai (atau calon pegawai) yang merupakan anggota kelompok tertentu karena adanya prasangka yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok tersebut.
Bentuk-bentuk Diskriminasi: Aspek Kesengajaan Dan Aspek Institusional
Untuk menganalisis berbagai bentuk diskriminasi dapat dibuat dengan membedakan tingkat di mana tindakan diskriminatif dilakukan secara sengaja dan terpisah dan tingkat di mana tindakan tersebut terjadi tidak disengaja atau terinstitusionalisasikan.
Tingkat Diskriminasi
Diskriminasi muncul apabila terdapat proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok tertentu yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan preferensi ataupun kemampuan mereka.
Perbandingan Penghasilan Rata-rata
Perbandingan penghasilan memberikan indikator paling sugestif atas diskriminasi.
Perbandingan penghasilan terjadi antara keluarga kulit putih dengan keluarga dari kaum minoritas, dan juga antar gender.
Penghasilan Kelompok Penghasilan Terendah
Kelompok penghasilan paling rendah menurut statistik berkorelasi dengan ras dan jenis kelamin.
Perbandingan Pekerjaan yang Diminati
Pada semua kelompok pekerjaan besar, persentase pria kulit putih yang memiliki pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi juga lebih besar, sementara kaum minoritas dan perempuan sebagian besar memiliki pekerjaan dengan gaji kecil dan kurang diminati.
Diskriminasi: Utilitas, Hak, dan Keadilan
Argumen yang menentang diskrimasi
1.      utilitarian, deskriminasi mengarahkan pada penggunaan sumber daya manusia secara tidak efisien
2.      hak, diskriminasi melanggar hak asasi manusia
3.      keadilan, diskriminasi mengakibatkan munculnya perbedaan distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat.
Praktik Diskriminasi
Tindakan yang dianggap diskriminatif
1.      rekrutmen, jika cenderung merekrut pegawai dari dari kelompok ras dan seksual yang sama dengan yang terdapat dalam perusahaan
2.      screening, jika tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan
3.      kenaikan pangkat, jika perusahaan memisahkan evaluasi kerja pria kulit putih dengan pegawai perempuan dan pegawai dari kelompok minoritas
4.      kondisi pekerjaan, jika diberikan dalam jumlah yang tidak sama untuk orang –orang yang melaksanakan pekerjaan yang pada dasarnya sama
5.      PHK, memecat pegawai berdasarkan pertimbangan ras dan jenis kelamin.
Pelecehan Seksual
Kaum perempuan, seperti telah dicatat sebelumnya, merupakan korban dari salah satu bentuk diskriminasi yang terang-terangan dan koersif.
Di luar Ras dan Jenis Kelamin: Kelompok Lain
1.      Diskriminasi terhadap pegawai yang lebih tua berdasarkan usia
2.      penderita cacat
3.      kaum gay atau transeksual
4.      pengidap AIDS
5.      pekerja kelebihan berat badan.
Tindakan Afirmatif
1.      Tindakan afirmatif dimaksudkan untuk mencapai distribusi yang lebih representatif dalam perusahaan dengan memberikan preferensi pada kaum perempuan dan kelompok minoritas.
2.      Inti dari program afirmatif adalah sebuah penyelidikan yang mendetail atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan.
3.      Tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas dalam klasifikasi kerja tertentu lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan dari tingkat ketersediaan tenaga kerja kelompok ini di wilayah tempat mereka direkrut,
Tindakan Afirmatif Sebagai Kompensasi
1.      Program tindakan afirmatif diinterpresentasikan sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan kaum pria kulit putih kepada perempuan dan kelompok minoritas karena telah merugikan mereka secara tidak adil mendiskriminasikan mereka di masa lalu.
2.      Kelemahan prinsip ini mensyaratkan kompensasi hanya dari individu-individu yang secara sengaja merugikan orang lain, dan memberikan kompensasi hanya dari individu-individu yang dirugikan.
Tindakan Afirmatif Sebagai Intrumen untuk Mencapai Tujuan Sosial
Program tindakan afirmatif merupakan cara yang secara moral sah untuk mencapai tujuan keadilan, sekipun mungkin bukan merupakan cara yang secara moral diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.
Penerapan Tindakan Afirmatif dan Penanganan Keberagaman
Keberhasilan atau kegagalan program tindakan afirmatif sebagian juga bergantung pada dukungan yang diberikan perusahaan pada kebutuhan untuk mencapai keberagaman secara rasial dan seksual dalam susunan tenaga kerja di perusahaan.
Gaji yang sebanding untuk Pekerjaan yang Sebanding
1.      Program nilai sebanding dimaksudkan untuk mengatasi masalah gaji rendah yang oleh mekanisme pasar selama ini cenderung selalu diberikan pada pegawai perempuan.
2.      Program nilai sebanding menilai setiap pekerjaan menurut tingkat kesulitan, persyaratan keahlian, pengalaman, akuntabilitas, risiko, persyaratan pengetahuan, tanggungjawab, kondisi kerja, dan semua faktor lain yang dianggap layak memperoleh kompensasi.

Kasus:
Dalam suatu pekerjaan banyak terjadi masalah atau kasus-kasus tentang diskriminasi pekerjaan , salah satunya yang saya bahas tentang diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, memang banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia . Di berbagai bidang pekerjaan banyak terjadi diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan serperti diskriminasi ras, agama,suku gender dan lain-lain. Dibali juga banyak terjadi diskriminasi contohnya disekitar lingkungan kita seperti perusahaan rokok malboro, untuk mempromosikan produknya, biasanya dijalan-jalan atau di sebuah event ini dibutuhkan spg (salles promotion girl), maka dalam pemilihan spg akan terjadi diskriminasi karena  perusahaan akan mencari perempuan yang cantik dan berpenampilan menarik , sedangkan perempuan yang kurang cantik tidak akan diterima oleh perusahaan.Dan sebuah perusahaan juga dalam penerimaan upah pekerjaan biasanya juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan, dimana karyawan laki-laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar dbandingkan perempuan dan jabatan laki-laki dalam suatu perusahaan biasanya lebih tinggi dari perempuan  karena laki-laki diberi peluang lebih untuk berkembang naik jabatan, sedangkan perempuan susah untuk naik jabatan.
Pembahasan
Menurut saya diskriminasi terhadap perempuan merupakan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan. Seharusnya perusahaan tidak membeda-bedakan karyawannya dan juga pada saat proses penerimaan karyawan. Perusahaan seharusnya memilih karyawan atau menerima karyawan yang mempunyai skill dan kemampuan yang bagus.
Dalam melakukan pendiskriminasian  perusahaan biasanya memakai alasan yaitu kebutuhan terhadap karyawan yang seperti itu yang dibutuhkan perusahaan itu sendiri . Faktanya memang banyak kasus seperti ini terjadi salah satunya kasus seperti di atas , dalam perusahaan rokok malboro mungkin melihat orang hanya dari penampilnnya saja. Mungkin saja dalam diskriminasi perusahaan ini telah mengabaikan orang yang mempunyai talenta ada kemampuan memasarkan produk lebih bagus.Selain itu laki-laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar  dan lebih mudah dalam naik jabatan dibanding perempuan.Beberapa perempuan di bali mengatakan, mereka sering mengalami tindakan diskriminasi seperti ini, banyak perusahaan yang mementingkan kecantikan seseorang dan lebih mementingkan laki-laki dari pada perempuan.
Dugaan saya perusahaan diatas hanya ingin memperoleh hasil yang maksimal dengan cara apapun walaupun cara yang dilakukannya salah. Perusahaan ini telah melanggar hak asasi manusia, karena seharusnya manusia  mempunyai derajatnya yang sama.Cara mengatasi agar diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi lagi yaitu setiap orang harus mempunyai rasa saling menghargai terhadap orang lain, harus adanya perlindungan hak-hak bagi perempuan dalam pekerjaan, setiap perusahaan harus menyadari tentang kesamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah pekerjaan, dengan itu akan dapat mengurangi kasus seperti ini.
Dalam hal ini diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, telah melanggar norma dan aturan etika bisnis, dimana sebuah perusahaan tidak dibolehkan mendiskriminasikan para karyawannya. Dan karena diskriminasi telah menyalahi nilai-nilai moral karena diskriminasi telah membeda-membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya .Dalam kasus diatas, berarti terjadi diskriminasi dalam bentuk sengaja karena perusahaan atau pun yang menyeleksi karyawan tersebut telah menilai sendiri tanpa melihat skill dan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut dengan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut dan kebutuhannya juga. Kesimpulannya lebih baik tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan, dan sebaiknya mengikuti etika bisnis dalam menjalankan suatu perusahaan agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan belajar untuk menghargai orang lain dalam sebuah pekerjaan.
SUMBER : https://igedegunawijaya.wordpress.com/2012/12/14/contoh-kasus-diskriminasi-pekerjaan-dibuat-oleh-igede-guna-wijaya/



Komentar