Rangkuman Etika Bisnis
TUGAS MID ETIKA BISNIS
DOSEN PENGAJAR : AHMAD RIFANI, SE.MM
Oleh : Muhammad Arfan Ariady C1B114088
Isa Anshari C1B114083
Muhammad Irwan C1B14038
Khairunnissa C1B114086
Tsana Nafisah Ridha C1B114248
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2017
Kasus:
PT. MEGASARI MAKMUR
Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia.
Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT
Kasus :
Pelanggaran Etika Pemasaran dan Etika Produksi yang dilakukan oleh
Produk HIT di Indonesia
Produk HIT dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita… Tetapi, ternyata murahnya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen HIT.
Telah ditemukan zat kimia berbahaya di dalam kandungan kimia HIT yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya, yaitu Propoxur dan Diklorvos. 2 zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan Diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal 2004 (sumber : Republika Online). Hal itu membuat kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Produsen masih dapat menciptakan produk baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa inspeksi pemerintah.
Jika dilihat menurut UUD, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu :
Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”
PT Megarsari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT.
PT Megarsari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, dimana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi.
Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”
PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.
Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”
Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen
Komentar dan saran mengenai artikel diatas :
Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.
sumber : http://adey-am20.blogspot.com/2010/11/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html
http://hanirachmawan173.blogspot.co.id/2014/03/kasus-pelanggaran-etika-pemasaran-dan.html
Dalam suatu pekerjaan banyak terjadi masalah atau kasus-kasus tentang
diskriminasi pekerjaan , salah satunya yang saya bahas tentang diskriminasi
pekerjaan terhadap perempuan, memang banyak terjadi diskriminasi terhadap
perempuan di Indonesia . Di berbagai bidang pekerjaan banyak terjadi
diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan serperti diskriminasi ras, agama,suku
gender dan lain-lain. Dibali juga banyak terjadi diskriminasi contohnya
disekitar lingkungan kita seperti perusahaan rokok malboro, untuk mempromosikan
produknya, biasanya dijalan-jalan atau di sebuah event ini dibutuhkan spg
(salles promotion girl), maka dalam pemilihan spg akan terjadi diskriminasi
karena perusahaan akan mencari perempuan yang cantik dan berpenampilan
menarik , sedangkan perempuan yang kurang cantik tidak akan diterima oleh perusahaan.Dan sebuah perusahaan juga dalam
penerimaan upah pekerjaan biasanya juga terjadi diskriminasi terhadap
perempuan, dimana karyawan laki-laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar
dbandingkan perempuan dan jabatan laki-laki dalam suatu perusahaan biasanya
lebih tinggi dari perempuan karena laki-laki diberi peluang lebih untuk
berkembang naik jabatan, sedangkan perempuan susah untuk naik jabatan.
Pembahasan
Menurut saya diskriminasi terhadap perempuan merupakan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan. Seharusnya perusahaan tidak membeda-bedakan karyawannya dan juga pada saat proses penerimaan karyawan. Perusahaan seharusnya memilih karyawan atau menerima karyawan yang mempunyai skill dan kemampuan yang bagus.
Dalam melakukan pendiskriminasian perusahaan biasanya memakai alasan yaitu kebutuhan terhadap karyawan yang seperti itu yang dibutuhkan perusahaan itu sendiri . Faktanya memang banyak kasus seperti ini terjadi salah satunya kasus seperti di atas , dalam perusahaan rokok malboro mungkin melihat orang hanya dari penampilnnya saja. Mungkin saja dalam diskriminasi perusahaan ini telah mengabaikan orang yang mempunyai talenta ada kemampuan memasarkan produk lebih bagus.Selain itu laki-laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar dan lebih mudah dalam naik jabatan dibanding perempuan.Beberapa perempuan di bali mengatakan, mereka sering mengalami tindakan diskriminasi seperti ini, banyak perusahaan yang mementingkan kecantikan seseorang dan lebih mementingkan laki-laki dari pada perempuan.
Dugaan saya perusahaan diatas hanya ingin memperoleh hasil yang maksimal dengan cara apapun walaupun cara yang dilakukannya salah. Perusahaan ini telah melanggar hak asasi manusia, karena seharusnya manusia mempunyai derajatnya yang sama.Cara mengatasi agar diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi lagi yaitu setiap orang harus mempunyai rasa saling menghargai terhadap orang lain, harus adanya perlindungan hak-hak bagi perempuan dalam pekerjaan, setiap perusahaan harus menyadari tentang kesamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah pekerjaan, dengan itu akan dapat mengurangi kasus seperti ini.
Dalam hal ini diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, telah melanggar norma dan aturan etika bisnis, dimana sebuah perusahaan tidak dibolehkan mendiskriminasikan para karyawannya. Dan karena diskriminasi telah menyalahi nilai-nilai moral karena diskriminasi telah membeda-membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya .Dalam kasus diatas, berarti terjadi diskriminasi dalam bentuk sengaja karena perusahaan atau pun yang menyeleksi karyawan tersebut telah menilai sendiri tanpa melihat skill dan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut dengan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut dan kebutuhannya juga. Kesimpulannya lebih baik tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan, dan sebaiknya mengikuti etika bisnis dalam menjalankan suatu perusahaan agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan belajar untuk menghargai orang lain dalam sebuah pekerjaan.
DOSEN PENGAJAR : AHMAD RIFANI, SE.MM
Oleh : Muhammad Arfan Ariady C1B114088
Isa Anshari C1B114083
Muhammad Irwan C1B14038
Khairunnissa C1B114086
Tsana Nafisah Ridha C1B114248
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2017
BAB I
ETIKA DAN BISNIS
HAKIKAT
ETIKA BISNIS
1.
Etis adalah apa yang perasaan saya
katakan benar.
2.
Etis adalah apa yang sesuai dengan
kepercayaan religius saya
3.
Etis adalah apa yang sesuai menurut
peraturan hukum
Menurut
Kamus: Istilah Etika memiliki beragam makna yang berbeda, yaitu:
1.
Etika adalah
prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.
2.
Etika adalah Kajian Moralitas.
(Meskipun etika berkaitan dengan moralitas namun etika bukan moralitas.
3.
Etika adalah penelaahan-baik
aktivitas maupun hasil telaah itu sendiri, sedangkan moralitas adalah subyek)
Moralitas
Moralitas yaitu pedoman yang dimiliki individu
atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat.
Hakikat
Standar Moral:
1.
Persoalan yang kita anggap akan
merugikan secara serius atau benar-benar menguntungkan manusia
2.
Didasarkan pada penalaran yang bukan
otoritas
3.
Melampaui kepentingan diri
4.
Didasarkan pada pertimbangan yang
tidak memihak
5.
Pelanggaran terhadap standar moral
diasosiasikan dengan perasaan bersalah dan malu dan dengan kosa kata moral
tertentu.
Etika
Secara umum Etika diartikan ilmu yang mendalami
standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika adalah
standar moral yang bertujuan untuk melihat sejauh apakah standar moral
yang diberikan (atau penilaian moral yang berdasarkan standar itu) lebih
atau kurang benar?
Etika Bisnis secara
khusus diartikan studi yang
dikhususkan atau yang berkonsentrasi
pada standar moral, sebagaimana ditetapkan di dalam kebijakan,
institusi dan perilaku bisnis.
3 jenis
masalah yang dipelajari dalam etika bisnis:
1.
Sistemik: sistem ekonomi, politik,
hukum, dan sosial dimana bisnis beroperasi.
2.
Korporasi:
kebijakan perusahaan, praktek, dan struktur organisasi
3.
Individu: moralitas keputusan,
tindakan dan karakter individu dalam perusahaan.
Perusahaan Multinasional dan Etika Bisnis
Berdasarkan teori relativisme etis, diuraikan bahwa
Masyarakat yang hidup ditempat yang berbeda memiliki keyakinan etis yang
berbeda pula. Tidak ada cara yang rasional untuk menentukan apakah suatu
tindakan secara moral benar atau salah, kecuali apakah orang dari masyarakat
percaya apakah tindakan itu benar atau salah.
Teknologi dan Etika Bisnis
Dampak revolusioner dari suatu teknologi
1.
Revolusi
agrikultur, pola yang mengandalkan hasil perburuan menjadi petani.
2.
Abad 18 revolusi industri,
memperkenalkan mesin elektromekanikal dampaknya
titik awal terjadi pencemaran lingkungan.
3.
Abad 20
teknologi informasi dampaknya memudahkan orang untuk mengakses data bahkan data
yang privasi sekalipun.
PERKEMBANGAN MORAL DAN PENALARAN MORAL
Perkembangan Moral
Tiga Tingkatan Perkembangan Moral menurut Lawrence
Kohlberg :
Level Satu: Tahap Prakonvensional
1.
Orientasi hukuman dan ketaatan
2.
Orientasi instrumen dan relativitas
Level Dua: Tahap Konvensional
1.
Orientasi kesesuaian interpersonal
2.
Orientasi hukum dan keteraturan
Level Tiga :
Tahap Postkonvensional,Otonom atau
Berprinsip
1.
Orientasi Kontrak Sosial
2.
Orientasi prinsip etis universal.
Penalaran Moral
Penalaran moral merupakan proses penalaran tentang
perilaku, institusi, atau kebijakan disesuaikan
dengan standar moral yang ada apakah sesuai atau melanggar moral.
Struktur
skematis tentang penalaran etis atau moral :
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Menganalisis Penalaran Moral
Kriteria
untuk mengevaluasi Kelayakan Penalaran Moral: Logis, Akurat, dan Konsisten.
ARGUMEN YANG
MENDUKUNG DAN YANG MENENTANG ETIKA BISNIS
3 Keberatan
atas Penerapan Etika ke dalam Bisnis:
1.
Keberatan atas standar etis yang
harus diterapkan dalam organisasi bisnis.
2.
Manajer yang loyal sebaiknya
melayani pemilik perusahaan dengan cara apaun tanpa harus perduli apakah
sesuaietika/tidak.
3.
Dalam bisnis yang dikatakan etis
adalah sepanjang tidak melanggar hukum, walau dikatakan melanggar norma.
TANGGUNG
JAWAB DAN KESALAHAN MORAL
Tanggung Jawab Korporasi
Tindakan yang diambil berdasarkan
keputusan bersama merupakan tanggungjawab moral Korporasi.
Kasus:
PT. MEGASARI MAKMUR
Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia.
Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT
BAB 2
PRINSIP-PRINSIP ETIS DALAM BISNIS
Utilitarianisme
Utilitarianisme
merupakan semua pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu
dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya yang dibebankan pada masyarakat.
Utilitarianisme Tradisional
Prinsip Utilitarian, Jeremy Bentham (1748-1832)
Suatu tindakan
dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total
utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah
utilitas sosial yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan.
Masalah Pengukuran
Hambatan yang dihadapi saat menilai utilitas seperti:
1. Bagaimana nilai utilitas dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang
yang berbeda dapat diukur dan perbandingkan.
2. Biaya dan keuntungan tampak sulit dinilai.
3. Banyaknya keuntungan dan biaya dari suatu tindakan tidak dapat diprediksi,
maka penilaian tidak dapat dilakukan dengan baik.
4. Masih belum jelas apa yang bisa dihitung sebagai keuntungan dan yang
dihitung sebagai biaya.
Masalah Hak dan Keadilan
Teori rule-utilitarian memiliki 2 prinsip yaitu:
1. Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika
tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar.
2. Sebuah peraturan moral dikatakan benar jika jumlah utilitas total yang
dihasilkannya; jika semua orang yang mengikuti peraturan tersebut lebih besar
dari jumlah utilitas total yang diperoleh; jika semua orang yang mengikuti
peraturan moral alternatif lainnya.
Konsep Hak
Hak moral
memiliki 3 karakteristik penting yang memberikan fungsi pemungkinan dan
pelindungan antara lain:
1.
Hak moral erat
kaitannya dengan kewajiban.
2.
Hak moral
memberikan otonomi dan kesetaraan bagi individu dalam mencari kepentingan
mereka.
3.
Hak moral memberikan dasar untuk
membenarkan tindakan yang dilakukan seseorang dan untuk melindungi orang lain.
Hak Negatif dan Positif
Hak negatif
dapat digambarkan dari fakta bahwa hak yang termasuk di dalamnya dapat
didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk
tidak ikut campur dalam aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak
tersebut.
Hak positif tidak
hanya memberikan kewajiban negatif namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain
memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia
perlukan untuk dengan bebas mencari kepentingannya.
Hak dan Kewajiban Kontraktual
Hak dan
kewajiban kontraktual merupakan hak terbatas dan kewajiban korelatif yang
muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain.
Dasar Hak Moral
Teori Kant
didasarkan pada prinsip moral yang ia sebut perintah kategoris, dan yang mewajibkan semua orang diperlakukan sebagai makhluk yang bebas
dan sederajat dengan yang lain. Rumusan perintah kategoris Kant mencakup 2
kriteria dalam menentukan apa yang benar dan salah secara moral yaitu
Universalisabilitas dan Reversibilitas.
Masalah pada Pandangan Kant
1.
Teori Kant
tidak cukup tepat untuk bisa selalu bermanfaat.
2.
Batasan hak dan
bagaimana hak tersebut diseimbangkan dengan hak yang berkonflik lainnya.
3.
Kriteria
universalisabilitas dan reversibilitas.
Keadilan dan Kesamaan
Masalah-masalah
yang berkaitan dengan keadilan dan kewajiban:
1.
Keadilan distributif, berkatian
dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat.
2.
Keadilan retributif, mengacu pada
pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
3.
Keadilan kompensasir, berkaitan dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seseorang
atas kerugian yang meraka alami akibat perubahan orang lain.
KEADILAN DISTRIBUTIF
1.
Keadilan
Sebagai Kesamaan: Egalitarian
2.
Keadilan
berdasarkan kontribusi: Keadilan Kapitalis
3.
Keadilan
Berdasarkan Kebutuhan Dan Kemampuan : Sosialisme
4.
Keadilan
Sebagai Kebebasan: Lebertanisme
5.
Keadilan
sebagai Kewajaran: Rawls
Etika Memberi Perhatian
1.
Parsialitas dan
Perhatian
2.
Hambatan dalam
Etika Perhatian
Etika Memberi Perhatian
1.
Parsialitas dan
Perhatian
2.
Hambatan dalam
Etika Perhatian
3.
Memadukan
Utilitas, Hak, Keadilan dan Perhatian.
4.
Prinsip Moral :
Etika Kebaikan
5.
Sifat Kebaikan
6.
Kebaikan Moral
7.
Kebaikan,
Tindakan dan Institusi
8.
Kebaikan dan
Prinsip
9.
Moralitas dalam
Konteks Internasional.
BAB 3
SISTEM BISNIS
Ideologi
Ideologi adalah sebuah sistem
keyakinan normatif yang dimiliki oleh para anggota kelompok sosial tertentu,
sedangkan ideologi bisnis adalah sistem keyakinan normatif atas masalah-masalah
di dalam bisnis khususnya yang diyakini oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu,
misalnya para manajer.
Ideologi bisnis ini punya arti
penting, ideologi bisnis seseorang kerap kali menentukan keputusan bisnis yang
dibuatnya, melalui keputusan ini, ideologi memengaruhi perilakunya.
Sistem Pasar vs Sistem Perintah
Pasar bertujuan untuk menyelesaikan
masalah-masalah ekonomi dasar ynag dihadapi semua masyarakat: mengkoordinasi
berbagai aktivitas ekonomi dari para anggota masyarakat. Dalam sistem perintah,
satu otoritas (seseorang atau komisi) membuat keputusan tentang apa yang akan
diproduksi, siapa yang akan memproduksi, dan siapa yang akan mendapatkannya.
Dalam sistem pasar bebas, semua perusahaan yang masing-masing dimiliki oleh
individu yang berbeda dan mencari keuntungan dengan cara yang berbeda membuat
keputusan atas apa yang mereka produksi dan bagaimana memproduksinya.
Pasar Bebas dan Hak: John Locke
John Locke (1632-1704), seorang
filsuf politik Inggris, dianggap sebagai pengembang gagasan bahwa manusia
memilki “hak alami” atas kebebasan dan “hak alami” atas properti pribadi.
Menurut Locke, hukum alam “mengajarkan” setiap manusia bahwa dia memiliki hak
atas kebebasan. Meskipun Locke tidak secara eksplisit menggunakan teori hak
alami untuk mendukung sistem pasar bebas, namun sejumlah penulis abad ke-20
menggunakan teorinya untuk tujuan tersebut. Pandangan Lokce tentang hak atas
properti pribadi memiliki pengaruh signifikan pada institusi Amerika atas
properti.
Kritik atas Hak Locke
Para kritikus atas pandangan Locke
tentang pasar bebas memfokuskan argumen mereka pada 4 kelemahan utama pandangan
Locke:
1.
Asumsi bahwa individu memiliki “hak
alami” seperti yang dinyatakan Locke
2.
Konflik antara hak negatif dan hak
positif
3.
Konflik antara hak menurut Locke
dengan prinsip-prinsip keadilan
4.
Asumsi individualistik yang dibuat
Locke serta konfliknya dengan kewajiban untuk memberikan perhatian.
Utilitas Pasar Bebas: Adam Smith
Adam Smith (1723-1790), sang “bapak
ekonomi modern” adalah pencetus argumen utilitarian pasar bebas. Menurut Smith,
saat individu dibiarkan bebas mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas,
mereka akan diarahkan menuju kesejahteraan publik oleh sebuah “tangan tak
terlihat”. Smith juga mengatakan bahwa sistem pasar kompetitif mengalokasikan
sumber daya secara efisien di antara berbagai industri dalam sebuah masyarakat.
Adam Smith mengasumsikan bahwa suatu masyarakat yang memiliki sistem pasar
bebas berarti juga memiliki sistem properti pribadi.
Kritik terhadap Adam Smith
Para kritikus argumen utilitarian
Adam smith tentang pasar bebas dan properti pribadi dan menyatakan pendapat
mereka dalam berbagai cara. Kritik paling umum adalah argumen utilitarian
tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak realistis. Argumen Smith,
pertama, mengasumsikan bahwa kekuatan-kekuatan impersonal persediaan dan
permintaan akan mendorong turunnya harga sampai pada tingkat paling rendah
karena penjual sangat banyak dan masing-masing usaha bisnis ukurannya
sedemikian kecil sehingga tidak ada satupun penjual yang mampu mengendalikan
harga sebuah produk.
Kedua, menurut para kritikus,
argumen-argumen Smith mengasumsikan bahwa semua sumber daya yang digunakan
untuk memproduksi sesuatu akan dibayar oleh produsen dan bahwa produsen akan
berusaha untuk memaksimalkan keuntungan.
Ketiga, kata para kritikus, analisis
Smith salah mengasumsikan bahwa manusia hanya tertmotivasi oleh keinginan
“alami” untuk mendapatkan keuntungan.
Kritik Keynes
Keynes menyatakan bahwa permintaan
total atas barang dan jas adalah permintaaan dari tiga sektor ekonomi: rumah
tangga, bisnis, dan pemerintah. Pemerintah mampu mempengaruhi kecenderungan
untuk menabung atau menghemat, yang dalam hal ini menurunkan permintaan dan
menciptkan pengangguran. Kedua, pemerintah dapat mempengaruhi secara langsung
jumlah yang bisa diperoleh rumah tangga dengan menaikkan atau menurunkan pajak.
Ketiga, pengeluaran pemerintah bisa menutup perbedaan antara jumlah permintaan
dan jumlah persediaan dengan meningkatkan permintaan dari rumah tangga dan
bisnis (dan secara tidak sengaja menciptakan inflasi). Dengan demikian,
berkebalikan dengan pandangan Smith, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi
merupakan instrumen yang diperlukan untuk memaksimalkan utilitas masyarakat.
Utilitas Survival of the Fittest: Darwinisme Sosial
Doktrin Darwinisme sosial dibentuk
dari Charles Darwin (1809-1882), yang menyatakan bahwa berbagai spesies makluk
hidup berkembang akibat proses lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup
makluk hidup tertentu dan menghancurkan ynag lain. Individu-individu yang agresif
dalam bisnis sehingga memungkinkan mereka berhasil dalam dunia persaingan
bisnis adalah “yang terkuat” dan otomatis juga ynag terbaik.
Kritik Marx
Karl Marx (1818-1883) tidak
diragukan lagi merupakan kritikus paling keras dan paling berpengaruh terhadap
kesenjangan yang diperkirakan terbentuk dari sistem properti pribadi dan pasar
bebas. Marx mengklaim bahwa contoh-contoh eksploitasi terhadap para pekerja ini
hanyalah gejala dari ketidakadilan besar yang diciptakan kapitalisme.
Pengasingan
Menurut Marx, ekonomi kapitalis
menghasilkan 4 bentuk “pengasingan” pekerja atau 4 bentuk pemisahan dari apa
yang seharusnya menjadi milik mereka.
1.
Masyarakat kapitalis memberikan
penguasaan atas hasil usaha para pekerja pada orang lain.
2.
Kapitalisme mengasingkan pekerja
dari aktivitasnya sendiri.
3.
Kapitalisme menghasilkan orang-orang
dari diri mereka sendiri dengan menanamkan pandangan keliru atas apa yang
mereka butuhkan dan mereka inginkan.
4.
Masyarakat kapitalis mengasingkan
manusia satu sama lain dengan memisahkan mereka ke dalam kelas-kelas sosial
yang bertentangan dan tidak sederajat serta menghancurkan komunitas dan
hubungan perhatian.
Fungsi Pemerintah
Fungsi pemerintah sesungguhnya
seperti dalam sejarah, menurut Marx adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan
kelas penguasa. Menurut Marx semua masyarakat dapat di analisis dalam kaitannya
dengan 2 komponen utamanya : substruktur ekonomi dan superstruktur sosial.
Marx menamakan kontrol sosial yang
digunakan dalam memproduksi barang (atau dengan kata lain control sosial di
mana masyarakat mengatur dan mengendalaikan para pekerja) sebagai hubungan
produksi.
Pemiskinan Pekerja
Mark juga mengklaim bahwa sejauh
produksi dalam perekonomian modern tidak direncanakan, namun dibiarkan
bergantung pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas, maka hasilnya tidak akan
lebih dari serangkaian bencana yang seumanya cenderung merugikan kelas pekerja.
Tanggapan
1.
Para pendukung sistem pasar bebas
pada umumnya menjawab kritik bahwa pasar bebas menciptakan ketidakadilan dengan
menjawab: kritik tersebut salah mengasumsikan tentang keadilan yang hanya
berarti kesamaan atau distribusi menurut kebutuhan.
2.
Bahwa keadilan dapat diberi satu
arti yang jelas, namun arti tersebut harus mendukung pasar bebas. Keadilan
sesungguhnya berarti distribusi berdasarkan kontribusi (sumbangan).
3.
Terhadap kritikan yang menyatakan
bahwa pasar bebas menciptakan perbedaan yang tidak adil adalah, meskipun
perbedaan semacam ini mungkin selalu ada dalam sistem kepemilikan pribadi dan
pasar bebas, namun keuntungan-keuntungan yang diberikan pasar bebas dan
kepemilikan pribadi jauh lebih penting.
Kesimpulan: Ekonomi Campuran
Perpaduan antara peraturan
pemerintah, pasar bebas parsial dan kepemilikan pribadi terbatas adalah apa
yang umumnya yang disebut ekonomi campuran. Pada dasarnya, ekonomi campuran
mempertahankan sistem pasar dan kepemilikan pribadi namun sekaligus bergantung
pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya.
Untung rugi penerapan kebijakan ekonomi campuran juga
tetap menjadi bahan perdebatan yang berlangsung seputar konsep pasar bebas,
kepemilikan pribadi dan intervensi pemerintah, semenjak tahun 1980-an,
perdebatan ini lebih difokuskan pada krisis produktifitas yang masih dialami
Amerika saat bersaing dengan negara-negara lain di pasar global
Sistem Properti dan Teknologi Baru
Pihak-pihak yang menggunakan
pandangan Locke atau utilitarian menyatakan bahwa properti intelektual haruslah
dipe perlakukan seperti properti pribadi. Pihak-pihak yang mengajukan
pandangan sosialis atau Mark yang mendukung kepemilikan kolektif atas properti
intelektual mnegklaim bahwa kreativitas intelektual tidak memerlukan insentif
finansial ataupun sistem properti pribadi.
Akhir Marxisme
Dengan berakhirnya komunisme, tidak
ada lagi “kemajuan” menuju sistem ekonomi yang lebih baik, atau lebih sempurna:
Seluruh dunia sekarang setuju bahwa sitem terbaik adalah kapitalisme. Namun
reformasi komunis tidak menunjukkan “penghapusan sama sekali” atas
pandangan-pandangan Mark ataupun sosialisme. Para pengikut Smith dan Locke
terus bersikeras bahwa tingkat intervensi pemerintah yang ditolerir sistem
ekonomi campuran lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan.
BAB 4
ETIKA DAN PASAR
Persaingan Sempurna
Karakteristik pasar bebas persiangan
sempurna:
1.
Jumlah pembeli dan penjual relatif
banyak
2.
Semua pembeli dan penjual bebas
masuk atau meninggalkan pasar.
3.
Setiap pembeli dan penjual
mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainya.
4.
Barang-barang
yang dijual di pasar sangat mirip satu sama lain.
5.
Biaya dan keuntungan memproduksi
sepenuhnya ditanggung pihak-pihak ynag membeli dan menjual barang-barang
tersebut, bukan oleh pihak lain.
6.
Semua pembeli dan penjual adalah
‘pemaksimal’ utilitas.
7.
Tidak ada pihak luar yang mengatur
harga, kuantitas atau kualitas dari barang-barang yang diperjualbelikan dalam
pasar.
Kesetimbangan dalam Pasar Kompetitif Sempurna
Kurva permintaan adalah sebuah garis
yang menunjukkan jumlah paling besar yang bersedia dibayar konsumen untuk
sebuah unit produk saat membeli dalam jumlah berbeda untuk produk-produk
tersebut. Kurva persediaan menunjukkan seberapa besar biaya yang dibebankan
produsen untuk menutup biaya produksi atas barang dalam jumlah tertentu.
Etika dan Pasar Kompetitif Sempurna
Pasar dikatakan mampu mencapai tiga
nilai moral utama: (a) mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang
dalam cara yang adil (dalam artian adil tertentu); (b) memaksimalkan
utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan,
menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna, dan
(c) mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak
pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas.
Persaingan Monopoli
Persaingan Monopoli: Keadilan, Utilitas, dan Hak
Pasar monopoli adalah pasar yang
menyimpang dari tujuan-tujuan keadilan kapitalis, utilitas ekonomi, dan hak-hak
negatif. Pasar monopoli tidak membentuk kesetimbangan, tidak memaksimalkan
efisiensi, dan tidak menghormati hak-hak kebebasan.
Persaingan Oligopolistik
Dalam pasar oligopoli tidak banyak
penjual, yang ada hanya beberapa penjual besar dan penjual baru sulit memasuki
indutri tersebut. Pasar oligopoli didominasi beberapa perusahaan besar sehingga
dikatakan pasar yang sangat terkonsentrasi. Hal ini mengakibatkan
sangat mudah bagi para manajer dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk
memadukan kekuatan dan bertindak sebagai satu kesatuan.
Perjanjian Eksplisit
Tindakan-tindakan tidak etis dalam
pasar oligopoli melalui perjanjian eksplisit:
1.
Penetapan harga
2.
Manipulasi persediaan
3.
Perjanjian eksklusif.
4.
Perjanjian mengikat
5.
Perjanjian penetapan harga eceran.
6.
Diskriminasi harga
Perjanjian Tersembunyi
Untuk mengkoordinasi harga, sejumlah
industri oligopoli secara tidak resmi mengakui salah satu perusahaan sebagai
“penentu harga”. Selanjutnya, masing-masing perusahaan secara diam-diam
menetapkan harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaaan
“penentu harga” tersebut, dengan mengetahui bahwa semua perusahaan lain juga
akan melakukan hal yang sama.
Suap
Apabila dilakukan untuk mengamankan
penujalan produk, suap politik juga bisa menimbulkan gangguan ekonomi dalam
operasi pasar. Apabila suap digunakan untuk mengamankan pembelian suatu
komoditas, pengaruh utamanya adalah turunnya persaingan pasar. Jika perusahaan
yang melakukan suap berhasil mencegah masuknya pesaing lain dalam pasar
pemerintah, maka ada kemungkinan perusahaan terlibat dalam tindakan-tindakan
yang menjadi karakteristik monopoli.
Oligopoli dan Kebijkan Publik
Pandangan Tidak Melakukan Apa-apa
Sejumlah ekonom menyatakan bahwa
tidak ada yang perlu dilakukan tentang kekuasaan ekonomi yang dimiliki
perusahaan-perusahaan oligopoli. Sebagian menyatakan bahwa kekuasaan perusahaan
oligopoli sebenarnya tidak sebesar yang terlihat.
Pandangan Antimonopoli
Harga dan keuntungan dalam
industri-industri yang terkonsentrasi memang cenderung lebih tinggi
dibandingkan yang seharusnya. Pemecahnya adalah dengan menetapkan kembali
tekanan-tekanan kompetitif dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk
melakukan divestasi dan memecahnya ke dalam beberapa perusahaan kecil.
Pandangan Regulasi
Perusahaan-perusahaan oligopoli
tidak perlu dipecah karena ukuran yang besar memberikan akibat-akibat yang
menguntungkan dan keuntungan ini akan hilang apabila mereka dipecah.
Konsentrasi memberikan kekuatan ekonomi pada perusahaan-perusahaan besar yang
memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan terlibat dalam perilaku-perilaku
yang bukan merupakan kepentingan publik.
STUDI KASUS ETIKA DAN PASAR PT INDOMIE DI TAIWAN
Akhir-akhir ini makin banyak
dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis terutama menjelang
mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas diberi kebebasan luas kepada
pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan
ekonomi. Disini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang
mengikuti mekanisme pasar.
Dalam persaingan antar perusahaan
terutama perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan sering kali terjadi
pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Apalagi
persaingan yang akan dibahas adalah persaingan produk impor dari Indonesia yang
ada di Taiwan. Karena harga yang lebih murah serta kualitas yang tidak kalah
dari produk-produk lainnya.
Kasus Indomie yang
mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan
pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang
terkandung dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid
(asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat
kosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk
menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hongkong,
dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk
dari Indomie.
Kasus Indomie kini
mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan segera memanggil Kepala BPOM
Kustantinah. “Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait
produk Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis ini,” kata Ketua Komisi IX
DPR, Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
(12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini
bisa terjadai, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan
adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie.
A Dessy Ratnaningtyas, seorang
praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di
dalam Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam
benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan
tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam
pemakaian untuk produk kosmetik sendiri pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal
0,15%.Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi
manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa
benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam
mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih
dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.
Tetapi bila kadar nipagin melebihi
batas ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie
instan dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging,
ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan
muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.Menurut Kustantinah,
Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision,
produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang
regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan
anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya
untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara
berbeda maka timbulah kasus Indomie ini.
BAB 5
ETIKA DAN LINGKUNGAN
Dimensi Polusi dan Penyusutan Sumber Daya
Ancaman lingkungan berasal dari dua
sumber: polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu pada kontaminasi yang
tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh pembutan atau penggunaan komoditas.
Penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbats atau
langka.
Etika Pengendalian Polusi
Lembaga bisnis mengabaikan akibat
kegiatan mereka terhadap lingkungan sebab:
1.
Para pelaku bisnis menganggap udara
dan air itu barang gratis.
2.
Bisnis melihat lingkungan sebagai
barang tak terbatas.
Etika Ekologi
Etika ekologi adalah sebuah etika
yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini
secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa, karena adanya nilai
intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan
mempertahankannya. Paul Taylor “sifat karakter secara moral adalah baik ketika
mengekspresikan atau mewujudkan sikap moral dasar, yang saya sebut sebagi
penghargaan terhadap alam”. Pengahragaan alam didasarkan pada fakta bahwa
masing-masing makhluk hidup berusaha mencari yang baik bagi dirinya dan
demikian pula sebuah “pusat teleologi kehidupan”.
Hak Lingkungan dan Pembatasan Mutlak
William T. Blackstone menyatakan
bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan,
namun merupakan hak bagi setiap manusia. Undang-undang federal menetapkan
batasan-batasan atas hak properti pada para pemilik perusahaan. Masalah utama
dari pandangan Blackstone adalah pandangan ini gagal memberikan petunjuk
tentang sejumlah pilihan yang cukup berat mengenai lingkungan.
Utilitarianisme dan Pengendalian Parsial
Pendekatan utilitarian menyatakan
bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin
merugikan kesejahteraan masyarakat.
Biaya Pribadi dan Biaya Sosial
Polusi membebankan biaya eksternal,
dan hal ini selanjutnya berarti biaya-biaya produksi (biaya pribadi atau
internal) lebih kecil dibandingkan biaya sosial. Akibatnya, pasar tidak
menetapkan disiplin potimal pada produsen, dan hasilnya adalah penurunan
utilitas sosial. Jadi, polusi lingkungan merupakan suatu pelanggaran atas
prinsip-prinsip utilitarian yang merupkan dasar sistem pasar.
Penyelesaian: Tugas-Tugas Perusahaan
Penyelesaian untuk masalah
biaya-biaya eksternal, menurut argumen utilitarian yang disebutkan sebelumnya,
adalah dengan memasukkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungan atau
dengan kata lain, biaya-biaya ini ditanggung oleh produsen dan diperhitungkan
untuk menentukan harga komoditas mereka.
Keadilan
Cara utilitarian menangani polusi
(dengan menginternalisasikan biaya) tampak konsisten dengan persyaratan
keadilan distributif sejauh keadilan distributif tersebut mendukung kesamaan
hak. Para pengamat mencatat bahwa polusi sering berpengaruh terhadap
meningkatnya ketidakadilan. Internalisasi biaya eksternal juga terlihat
konsiten dengan persyaratan keadilan retributif dan kompensatif.
Biaya dan Keuntungan
Thomas Klein memberikan ringkasan
prosedur analisis biaya-keuntungan sebagai berikut:
1.
Mengidentifikasi biaya dan
keuntungan
2.
Megevaluasi biaya dan keuntungan
3.
Menambahakan biaya dan keuntungan
Ekologi Sosial, Ekofeminisme, dan Kewajiban
untuk Memelihara
Ekologi sosial menyatakan bahwa
apabila pola-pola hierarki dan dominasi sosial belum berubah , maka kita tidak
akan bisa menghadapi krisis lingkungan.
Kaum ekofeminis meyakini bahwa meskipun konsep
utilitarianisme, hak, dan keadilan memiliki peran terbatas dalam etika
lingkungan, namun etika lingkungan yang baik harus memperhitungkan
perspektif-perspektif etika memberi perhatian.
Etika Konservasi Sumber Daya yang Bisa Habis
Konservatisme mengacu pada
penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Jadi,
konservatisme sebagian besar mengacu pada masa depan: kebutuhan untuk membatasi
konsumsi saat ini agar cukup untuk besok. Pengendalian polusi merupakan salah
satu bentuk konservatisme.
Hak Generasi Mendatang
Tindakan menghabiskan sumber daya
berarti mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik generasi mendatang dan
melanggar hak-hak mereka atas sumber daya tersebut, namun sejumlah penulis
menyatakn bahwa salah bila kita berpikir generasi mendatang juga punya hak.
Keadilan bagi Generasi Mendatang
John Rowls: meskipun tidak adil bila
memberikan beban yang berat bagi generasi sekarang demi generasi mendatang,
namun juga tidak adil bila generasi sekarang tidak meninggalkan apa-apa sama
sekali bagi generasi mendatang.
Pertumbuhan Ekonomi
Sejumlah penulis menyatakan bahwa
jika kita menghemat sumber daya alam yang langka agar generasi mendatang
bisa memperoleh kualitas kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu mengubah
sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekan usaha-usaha
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kasus :
Pembakaran Limbah Medis RSUD Bangli
Dunia
medis biasanya identik dengan lingkungan yang bersih dan jauh dari
pencemaran atau polusi. Tetapi bagaimana
apabila pencemaran tersebut justru dilakukan sendiri oleh pihak medis. Kasus
inilah yang terjadi di daerah bangli, dimana pembakaran limbah medis yang
dilakukan oleh rumah sakit umum daerah bangli berdampak buruk terhadap
masyarakat sekitar. Kepulan asap hitam dan disusul dengan debu yang berjatuhan di areal pemukiman membuat masyarakat terkadang mengunci
putra-putri mereka di kamar agar tidak menghirup asap atau pun debu yang
berjatuhan akibat adanya pembakaran limbah. (www.balipost.co.id, 04 juli 2012).
Mesin
incinerator yang digunakan untuk melakukan pembakaran jaraknya juga sangat
dekat dengan pemukiman warga sekitar 3 meter dan bau yang ditimbulkan oleh asap
dan debu hasil pembakaran sangatlah menyengat sehingga warga tidak dapat
melakukan aktivitas di pekarangan/halaman rumah serta tidak jarang pula
debu-debu hasil pembakaran yang berupa gumpalan-gumpalan hitam mengotori
lingkungan termasuk jemuran warga.
PEMBAHASAN :
Dalam kasus pembakaran limbah, RSUD
Bangli telah melakukan pelanggaran etika terhadap lingkungan. Dimana mereka
melakukan tindakan yang merugikan lingkungan atau pencemaran terhadap
lingkungan yang diakibatkan oleh kepulan asap dari hasil pembakaran limbah atau
sering disebut pencemaran udara. Padahal pihak rumah sakit sendiri seharusnya
mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan oleh limbah medis. Limbah medis
termasuk salah satu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Menurut UU No. 32 Tahun 2009 pada Bab I,
Limbah Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energy, dan/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta
kelangsungan hidup manusia dan
makhluk lain. Dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara akibat limbah B3 dapat
berakibat fatal bagi kesehatan maupun tanaman. Pencemaran udara terhadap
tingkat kesehatan dapat mengakibatkan terganggunya saluran pernafasan ataupun
iritasi terhadap bagian tubuh, hal tersebut yang menjadi kekhawatiran atau
teror bagi warga bangli apabila kegiatan tersebut terus berlangsung tanpa
adanya perbaikan dari pihak rumah sakit, karena sampai kasus ini dilaporkan
belum ada tanda-tanda atau itikad baik dari pihak rumah sakit untuk
menyelesaikan permasalahan ini.
Dalam hal ini pihak rumah sakit
tidak menjalankan AMDAL (Analisis Mengnenai dampak lingkungan). Terdapat
beberapa kriteria dalam analisis dampak lingkungan ( AMDAL ) diantaranya dalam
UU No. 32 Tahun 2009 :
a.
Besarnya jumlah penduduk yang akan
terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
b.
Luas wilayah penyebaran dampak.
c.
Intensitas dan lamanya dampak
tersebut berlangsung.
Dapat dilihat dari penjelasan AMDAL diatas, pihak rumah sakit
mengabaikan dampak-dampak yang terjadi dari pembakaran limbah rumah sakit
sehingga mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan oleh kegiatan pembakaran
limbah yakni masyarakat sekitar. Luas penyebaran dampak dari pembakaran juga
tidak diperhitungkan dengan baik dimana pihak rumah sakit meletakkan mesin
pembakar yang jaraknya sangat dekat dengan pemukiman. Dari pihak rumah sakit
juga tidak merespon pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap pencemaran
pembakaran limbah. Hal itu juga ditegaskan salah seorang warga yang juga mantan
pejabat dinas PU Bangli, bernama Sang Nyoman Yasa yang mengatakan “ Pencemaran
lingkungan yang terjadi sudah sangat parah, kami telah menjadi korban.
Sementara mereka tidak peduli dengan kami”. Hal tersebut membuat pencemaran limbah
medis yang terjadi di Bangli semakin berlarut-larut.
Apabila dilihat dari pendekatan-pendekatan yang digunakan
sebagai dasar pemikiran untuk menjalankan tanggungjawab lingkungan hidup, pihak
rumah sakit tidak melaksanakan pemikiran-pemikiran tersebut, yang diantaranya:
Ø Teori
hak atas lingkungan. Menurut Blackstone, setiap manusia berhak atas lingkungan
bekualitas yang memungkinkan dia untuk hidup dengan baik (sutrisna:2010).
Akibat dari limbah medis tersebut warga sekitar rumah sakit sudah kehilangan
hak-nya atas lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi, karena setiap
kegiatan pembakaran limbah mereka harus waspada akan asap hitam yang diakibtkan
oleh pembakaran limbah. Hal ini tentu saja sangat membuat warga sekitar merasa
sangat tidak nyaman.
Ø Teori Deontology. Teori ini menilai tindakan
baik atau buruknya berdasarkan aturan-aturan, prosedur dan kewajiban
(sutrisna:2010). Tentunya pihak rumah sakit sudah melanggar teori ini, dimana
pihak rumah sakit tidak menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya sehingga
mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
Ø Utilitarianisme.
Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari
kerusakan lingkungan karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan
masyarakat (sutrisna:2010), tetapi justru pihak rumah sakit memberikan dampak
yang buruk bagi masyarakat dengan asap hasil dari pembakaran sampah medis
tersebut.
Ø Keadilan.
Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan kelangkaan oleh karena itu, harus
dibagi secara adil agar nantinya dapat dinikmati oleh generasi
mendatang.(sutrisna:2010)
Pendekatan-pendekatan
diatas dikutip dari:Dewi Sutrisna.Etika Bisnis.2010.Udayana University
Press.Denpasar
Peran pemerintah disini sangat diperlukan untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pemerintah tidak bisa hanya berdiam
diri saja atau pun hanya mengandalkan atas peraturan yang telah berlaku tetapi
pemerintah juga harus turun secara langsung baik sebagai pihak ketiga atau
pihak yang memfasilitasi antara masyarakat sekitar dengan pihak rumah sakit,
karena peraturan atau UU yang di buat oleh pemerintah belum tentu berjalan
secara efisien susuai dengan isi peraturan atau Undang-undang secara tertulis,
dimana terkadang terdapat perbedaan antara keadaan di lapangan yang
sesungguhnya dengan keadaan dalam peraturan yang tertulis. Tidak hanya
pemerintah yang berperan dalam penyelesaian kasus ini, kesadaran dari pihak
rumah sakit juga sangat diperlukan. Sebaiknya pihak rumah sakit memindahkan
letak mesin incinerator sehingga dapat meminimalkan dampak yang terjadi akibat
pencemaran dan pihak rumah sakit juga dapat bekerja sama dengan badan
lingkungan hidup dalam mengelola maupun mengawasi sehingga mengurangi dampak
terjadinya pencemaraan.
BAB 6
ETIKA PRODUKSI DAN PEMASARAN
KONSUMEN
Selain sebagai sumber informasi,
iklan juga memberikan indikasi yang jarang benar tentang fungsi dasar sebuah
produk dan kadang terlalu membesar-besarkan keunggulannya.
Pasar dan Perlindungan
Konsumen
Keamanan konsumen dilihat sebagai
produk paling efisien bila disediakan melalui mekanisme pasar bebas di mana
penjual memberikan tanggapan terhadap permintaan konsumen.
Pasar menjamin bahwa produsen
memberikan tanggapan secara memadai terhadap keinginan konsumen untuk
memperoleh keamanan.
Pandangan
Kontrak Kewajiban Produsen Terhadap Konsumen
Hubungan antara perusahaan dengan
konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral
perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan
kontraktual.
Kewajiban
untuk Mematuhi
Kewajiban untuk memberikan suatu
produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang
mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk
pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya.
Pihak penjual berkewajiban memenuhi klaim yang
dibuatnya tentang produk yang dijual.
Kewajiban
untuk Mengungkapkan
Penjual yang akan membuat perjanjian
dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen
dan apa saja syarat penjualannya.
Kewajiban
untuk Tidak Memberikan Gambaran yang Salah
Misrepresentasi bersifat koersif :
seseorang yang dengan sengaja memberikan penjelasan yang salah pada orang lain
agar orang tersebut melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya, bukan seperti
yang diinginkan orang itu sendiri apabila dia mengetahui yang sebenarnya.
Kewajiban
untuk Tidak Memaksa
Penjual
berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong
pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan
kepentingannya, tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan,
atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk
menetapkan pilihan secara bebas.
Kelemahan Teori Kontraktual
1.
Mengasumsikan bahwa perusahaan
melakukan perjanjian secara langsung dengan konsumen.
2.
Fokus pada faakta bahwa sebuah
kontrak sama dnegan pedang bermata dua.
3.
Mengkritik asumsi bahwa pembeli dan
penjual adalah sama dalam perjanjian penjualan.
Teori Due
Care
Karena konsumen harus bergantung
pada keahlian produsen, maka produsen tidak hanya berkewajiban untuk memberikan
produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati
untuk mencegah agar orang lain tidak terluka oleh produk tersebut sekalipun
perusahaan secara eksplisit menolak pertanggungjawaban seperti ini dan pembeli
menerima penolakan tersebut.
Tugas untuk
Memberikan Perhatian
Tanggungjawab yang diberikan teori
due care pada produsen: desain (tidak mengandung bahaya, dilengkapi pengaman,
dan bahan baku memadai), produksi (pengawasan proses pemanufakturan,
mengidentifikasi kelemahan,dll), dan informasi (label dan peringatan).
Kelemahan
Teori Due Care
1.
Tidak ada metode yang jelas untuk
menentukan kapan produsen telah memberikan perhatian yang memadai.
2.
Mengasumsikan bahwa produsen mampu
menemukan risiko-risiko yang muncul dalam penggunaan sebuah produk sebelum
konsumen membeli dan menggunakannya.
3.
Parternalistik: produsen adalah
pihak yang mengambil keputusan-keputusan penting bagi konsumen.
Pandangan
Biaya Sosial tentang Kewajiban Perusahaan
Perusahaan harus membayar biaya
kerugian yang diakibatkan oleh semua kerusakan atau cacat produk, sekalipun
perusahaan telah memberikan semua perhatian dan dalam proses pembuatannya telah
mengambil langkah untuk memperingatan konsumen tentang kemungkinan bahayanya.
Masalah
dengan Pandangan Biaya Sosial
1.
Pandangan ini tidak adil karena
melanggar norma-norma keadilan kompensatif.
2.
Membebankan semua biaya kerugian
pada perusahaan.
3.
Beban finansial yang diberikan pada
pihak perusahaan dan asuransi.
Etika Iklan
Iklan komersial didefinisikan
sebagai salah satu bentuk informasi dan yang memasang iklan adalah yang memberi
informasi. Fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen.
Pengaruh
Sosial Iklan
Secara psikologis iklan menurunkan
citarasa manusia, merupakan pemborosan sumber daya, dan menciptakan monopoli.
Pembentukan
Keinginan dalam Diri Konsumen
Iklan bersifat manupulatif yaitu
dimaksudkan untuk menciptakan keinginan dalam diri konsumen untuk tujuan
penyerapan output industri.
Pengaruh
pada Keyakinan Konsumen
Karena iklan merupakan salah satu
bentuk komunikasi, maka iklan bisa dipercaya atau tidak.
Privasi
Kosumen
Hak privasi didefinisikan sebagai
hak seseorang untuk memutuskan apa, pada siapa, dan berapa banyak informasi
tentang dirinya yang boleh diungkapkan pada pihak lain.
Produk HIT dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita… Tetapi, ternyata murahnya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen HIT.
Telah ditemukan zat kimia berbahaya di dalam kandungan kimia HIT yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya, yaitu Propoxur dan Diklorvos. 2 zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan Diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal 2004 (sumber : Republika Online). Hal itu membuat kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Produsen masih dapat menciptakan produk baru yang berbahaya bagi konsumen tanpa inspeksi pemerintah.
Jika dilihat menurut UUD, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu :
- Pasal 4, hak konsumen adalah :
Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”
PT Megarsari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT.
- Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :
PT Megarsari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, dimana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi.
- Pasal 8
Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”
PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.
- Pasal 19 :
Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”
Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen
Komentar dan saran mengenai artikel diatas :
- Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, Namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak di lakukan secara sungguh –sungguh karena produk tersebut masih ada dipasaran.
Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.
sumber : http://adey-am20.blogspot.com/2010/11/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis.html
http://hanirachmawan173.blogspot.co.id/2014/03/kasus-pelanggaran-etika-pemasaran-dan.html
BAB 7
ETIKA DISKRIMINASI PEKERJAAN
Sifat Diskriminasi Pekerjaan
Diskriminasi tenaga kerja berarti
membuat keputusan (atau serangkaian keputusan) yang merugikan pegawai (atau
calon pegawai) yang merupakan anggota kelompok tertentu karena adanya prasangka
yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok tersebut.
Bentuk-bentuk Diskriminasi: Aspek Kesengajaan Dan
Aspek Institusional
Untuk menganalisis berbagai bentuk
diskriminasi dapat dibuat dengan membedakan tingkat di mana tindakan
diskriminatif dilakukan secara sengaja dan terpisah dan tingkat di mana
tindakan tersebut terjadi tidak disengaja atau terinstitusionalisasikan.
Tingkat Diskriminasi
Diskriminasi muncul apabila terdapat
proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok tertentu yang memegang
jabatan yang kurang diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan
preferensi ataupun kemampuan mereka.
Perbandingan Penghasilan Rata-rata
Perbandingan penghasilan memberikan
indikator paling sugestif atas diskriminasi.
Perbandingan penghasilan terjadi antara keluarga kulit
putih dengan keluarga dari kaum minoritas, dan juga antar gender.
Penghasilan Kelompok Penghasilan Terendah
Kelompok penghasilan paling rendah
menurut statistik berkorelasi dengan ras dan jenis kelamin.
Perbandingan Pekerjaan yang Diminati
Pada semua kelompok pekerjaan besar,
persentase pria kulit putih yang memiliki pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi
juga lebih besar, sementara kaum minoritas dan perempuan sebagian besar
memiliki pekerjaan dengan gaji kecil dan kurang diminati.
Diskriminasi: Utilitas, Hak, dan Keadilan
Argumen yang menentang diskrimasi
1.
utilitarian, deskriminasi
mengarahkan pada penggunaan sumber daya manusia secara tidak efisien
2.
hak, diskriminasi melanggar hak
asasi manusia
3.
keadilan, diskriminasi mengakibatkan
munculnya perbedaan distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat.
Praktik Diskriminasi
Tindakan yang dianggap diskriminatif
1. rekrutmen,
jika cenderung merekrut pegawai dari dari kelompok ras dan seksual yang sama
dengan yang terdapat dalam perusahaan
2. screening,
jika tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan
3. kenaikan
pangkat, jika perusahaan memisahkan evaluasi kerja pria kulit putih dengan
pegawai perempuan dan pegawai dari kelompok minoritas
4. kondisi
pekerjaan, jika diberikan dalam jumlah yang tidak sama untuk orang –orang yang
melaksanakan pekerjaan yang pada dasarnya sama
5. PHK, memecat
pegawai berdasarkan pertimbangan ras dan jenis kelamin.
Pelecehan Seksual
Kaum perempuan, seperti telah
dicatat sebelumnya, merupakan korban dari salah satu bentuk diskriminasi yang
terang-terangan dan koersif.
Di luar Ras dan Jenis Kelamin: Kelompok Lain
1.
Diskriminasi terhadap pegawai yang
lebih tua berdasarkan usia
2.
penderita cacat
3.
kaum gay atau transeksual
4.
pengidap AIDS
5.
pekerja kelebihan berat badan.
Tindakan Afirmatif
1.
Tindakan afirmatif dimaksudkan untuk
mencapai distribusi yang lebih representatif dalam perusahaan dengan memberikan
preferensi pada kaum perempuan dan kelompok minoritas.
2.
Inti dari program afirmatif adalah
sebuah penyelidikan yang mendetail atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam
perusahaan.
3.
Tujuan penyelidikan adalah untuk
menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas dalam klasifikasi
kerja tertentu lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan dari tingkat
ketersediaan tenaga kerja kelompok ini di wilayah tempat mereka direkrut,
Tindakan Afirmatif Sebagai Kompensasi
1.
Program tindakan afirmatif
diinterpresentasikan sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan kaum
pria kulit putih kepada perempuan dan kelompok minoritas karena telah merugikan
mereka secara tidak adil mendiskriminasikan mereka di masa lalu.
2.
Kelemahan prinsip ini mensyaratkan
kompensasi hanya dari individu-individu yang secara sengaja merugikan orang
lain, dan memberikan kompensasi hanya dari individu-individu yang dirugikan.
Tindakan Afirmatif Sebagai Intrumen untuk Mencapai
Tujuan Sosial
Program tindakan afirmatif merupakan
cara yang secara moral sah untuk mencapai tujuan keadilan, sekipun mungkin
bukan merupakan cara yang secara moral diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut.
Penerapan Tindakan Afirmatif dan Penanganan
Keberagaman
Keberhasilan atau kegagalan program
tindakan afirmatif sebagian juga bergantung pada dukungan yang diberikan
perusahaan pada kebutuhan untuk mencapai keberagaman secara rasial dan seksual
dalam susunan tenaga kerja di perusahaan.
Gaji yang sebanding untuk Pekerjaan yang Sebanding
1.
Program nilai sebanding dimaksudkan
untuk mengatasi masalah gaji rendah yang oleh mekanisme pasar selama ini
cenderung selalu diberikan pada pegawai perempuan.
2.
Program nilai sebanding menilai
setiap pekerjaan menurut tingkat kesulitan, persyaratan keahlian, pengalaman,
akuntabilitas, risiko, persyaratan pengetahuan, tanggungjawab, kondisi kerja,
dan semua faktor lain yang dianggap layak memperoleh kompensasi.
Kasus:
Pembahasan
Menurut saya diskriminasi terhadap perempuan merupakan tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan. Seharusnya perusahaan tidak membeda-bedakan karyawannya dan juga pada saat proses penerimaan karyawan. Perusahaan seharusnya memilih karyawan atau menerima karyawan yang mempunyai skill dan kemampuan yang bagus.
Dalam melakukan pendiskriminasian perusahaan biasanya memakai alasan yaitu kebutuhan terhadap karyawan yang seperti itu yang dibutuhkan perusahaan itu sendiri . Faktanya memang banyak kasus seperti ini terjadi salah satunya kasus seperti di atas , dalam perusahaan rokok malboro mungkin melihat orang hanya dari penampilnnya saja. Mungkin saja dalam diskriminasi perusahaan ini telah mengabaikan orang yang mempunyai talenta ada kemampuan memasarkan produk lebih bagus.Selain itu laki-laki biasanya mendapatkan gaji lebih besar dan lebih mudah dalam naik jabatan dibanding perempuan.Beberapa perempuan di bali mengatakan, mereka sering mengalami tindakan diskriminasi seperti ini, banyak perusahaan yang mementingkan kecantikan seseorang dan lebih mementingkan laki-laki dari pada perempuan.
Dugaan saya perusahaan diatas hanya ingin memperoleh hasil yang maksimal dengan cara apapun walaupun cara yang dilakukannya salah. Perusahaan ini telah melanggar hak asasi manusia, karena seharusnya manusia mempunyai derajatnya yang sama.Cara mengatasi agar diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi lagi yaitu setiap orang harus mempunyai rasa saling menghargai terhadap orang lain, harus adanya perlindungan hak-hak bagi perempuan dalam pekerjaan, setiap perusahaan harus menyadari tentang kesamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah pekerjaan, dengan itu akan dapat mengurangi kasus seperti ini.
Dalam hal ini diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, telah melanggar norma dan aturan etika bisnis, dimana sebuah perusahaan tidak dibolehkan mendiskriminasikan para karyawannya. Dan karena diskriminasi telah menyalahi nilai-nilai moral karena diskriminasi telah membeda-membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya .Dalam kasus diatas, berarti terjadi diskriminasi dalam bentuk sengaja karena perusahaan atau pun yang menyeleksi karyawan tersebut telah menilai sendiri tanpa melihat skill dan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut dengan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut dan kebutuhannya juga. Kesimpulannya lebih baik tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan, dan sebaiknya mengikuti etika bisnis dalam menjalankan suatu perusahaan agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan belajar untuk menghargai orang lain dalam sebuah pekerjaan.
SUMBER : https://igedegunawijaya.wordpress.com/2012/12/14/contoh-kasus-diskriminasi-pekerjaan-dibuat-oleh-igede-guna-wijaya/
Komentar
Posting Komentar